- Presiden Prabowo Subianto menemui Presiden Vladimir Putin di Rusia untuk memperkuat ketahanan energi nasional Indonesia di tengah ketidakpastian global.
- Kunjungan ini merupakan langkah diversifikasi mitra strategis untuk menjaga kebijakan luar negeri bebas-aktif tanpa condong ke arah Barat.
- Pemerintah perlu menerapkan strategi keseimbangan terukur agar kerja sama energi berjalan substantif tanpa memicu konflik diplomatik dengan negara Barat.
Suara.com - Presiden Prabowo Subianto melakukan langkah diplomasi strategis dengan menemui Presiden Rusia Vladimir Putin di tengah ketidakpastian geopolitik dunia. Kunjungan kenegaraan ini dinilai sebagai upaya nyata Indonesia untuk menjaga stabilitas energi nasional yang sedang terancam akibat gejolak global.
Guru Besar Departemen Hubungan Internasional Fisipol UGM, Nur Rachmat Yuliantoro, menilai langkah yang dilakukan Presiden Prabowo ini sangat krusial.
"Kunjungan Prabowo Subianto ke Rusia dan pertemuannya dengan Vladimir Putin memiliki nilai signifikan yang strategis di tengah ketidakpastian geopolitik dan gonjang-ganjing ketersediaan energi global," kata Rachmat saat dihubungi Suara.com, Senin (13/4/2026).
Menurut Rachmat, manuver ini merupakan respons atas kebutuhan mendesak untuk memperluas jangkauan kerja sama Indonesia di kancah internasional.
"Terlepas dari kritik bahwa Prabowo sering sekali bepergian ke luar negeri di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang ia canangkan, Indonesia perlu melakukan diversifikasi mitra untuk menjaga ketahanan energi sekaligus memastikan kebijakan luar negeri bebas-aktif," tegasnya.
Di sisi lain, ia menyoroti adanya persepsi internasional yang melihat posisi Indonesia mulai cenderung ke satu arah. Hal ini sempat kemudian menimbulkan keraguan pada Rusia mengenai integritas prinsip diplomasi Indonesia.
"Tapi, belakangan ini banyak pihak menilai bahwa Indonesia semakin condong ke Barat, membuat Rusia tidak yakin akan konsistensi bebas-aktif sebagai sebuah prinsip dan praktik," tuturnya.
Menghadapi situasi tersebut, Rachmat menyarankan agar Indonesia mengedepankan pendekatan yang lebih cair dalam diplomasinya.
"Dengan aktor mana pun, Indonesia mungkin lebih baik berinteraksi atas dasar pragmatisme berbasis isu, bukan keberpihakan struktural," ucapnya.
Ditekankan Rachmat bahwa kunjungan ke Moskow tidak serta-merta mengubah arah kompas politik luar negeri Indonesia. Melainkan hubungan ini harus dipandang sebagai penambah kekuatan dalam portofolio energi nasional, bukan sebagai poros baru.
"Kunjungan Prabowo tidak otomatis menandakan pergeseran kebijakan luar negeri ke Rusia. Sekali lagi, kunjungan ini lebih tepat dibaca sebagai upaya diversifikasi mitra, di mana Rusia dapat dilihat sebagai opsi tambahan, bukan pengganti utama," ungkapnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan pentingnya strategi keseimbangan yang terukur atau calibrated balancing.
Hal ini dilakukan agar kepentingan ekonomi tetap berjalan tanpa memicu konflik diplomatik dengan negara-negara Barat yang menjadi mitra lama Indonesia.
"Yang jelas, dalam hubungan dengan Rusia, Indonesia perlu memastikan 'calibrated balancing', menjaga kerja sama ekonomi-pragmatis dengan Rusia, tanpa melanggar batas isu yang sensitif bagi Barat," tandasnya.
Apalagi transaksi minyak Rusia, kata Rachmat, ibarat berjalan di atas tali tipis yang mengharuskan Indonesia patuh pada aturan main global.