Kenapa Blokade Selat Hormuz Akan Sangat Bahaya untuk Dunia?

Suara.com - Kebijakan luar negeri Amerika Serikat memasuki babak baru yang lebih agresif melalui instruksi blokade laut total terhadap wilayah Iran.

Langkah drastis ini diambil setelah upaya diplomasi yang dipimpin Wakil Presiden JD Vance di Pakistan gagal melunakkan posisi Teheran.

Dikutip BBC, Blokade ini menjadi sinyal bahwa Washington tidak lagi mengedepankan meja perundingan sebagai jalan tunggal penyelesaian konflik nuklir.

Strategi ini dirancang untuk memutus urat nadi ekonomi Iran sekaligus merespons pungutan ilegal di jalur perdagangan internasional.

Langkah militer ini diprediksi akan mengubah peta stabilitas energi global dalam beberapa pekan ke depan.

Presiden Donald Trump menegaskan bahwa militer Amerika Serikat kini berada dalam status siaga tinggi untuk melakukan serangan lanjutan.

"Militer AS berada dalam posisi 'siap tempur' dan siap melanjutkan serangan terhadap Iran pada 'waktu yang tepat'," tegas Trump.

Keputusan ini muncul karena Iran dianggap tetap keras kepala dalam mempertahankan program pengembangan senjata nuklirnya.

Padahal, tim negosiator AS telah menghabiskan waktu selama 20 jam dalam pembicaraan intensif di Islamabad.

Trump menginstruksikan penghapusan ancaman ranjau di Selat Hormuz guna menjamin kelancaran navigasi bagi kapal-kapal negara sekutu.

Perbedaan Daftar Tuntutan dalam Negosiasi

Seorang pejabat internal AS mengungkapkan bahwa kendala kesepakatan sebenarnya jauh lebih kompleks daripada sekadar isu nuklir.

Persoalan utama mencakup dominasi Iran atas Selat Hormuz hingga dukungan finansial kepada jaringan proksi seperti Houthi dan Hizbullah.

"Tidak seorang pun yang membayar pungutan ilegal akan mendapat jalur aman di laut lepas," tulis Trump melalui platform Truth Social.

Instruksi terbaru dari Komando Pusat AS bahkan lebih ketat dengan melarang semua aktivitas kapal dari dan menuju pelabuhan Iran.

Kondisi ini menciptakan dilema besar bagi negara-negara konsumen minyak besar, terutama China, yang sangat bergantung pada pasokan Iran.

Senator Mark Warner dari Partai Demokrat mempertanyakan efektivitas blokade dalam membuka kembali akses jalur internasional yang tersumbat.

"Saya tidak memahami bagaimana memblokade selat itu akan mendorong Iran untuk membukanya kembali," kritik Warner dalam wawancara resminya.

Namun, anggota Kongres Mike Turner menilai kebijakan ini sebagai instrumen paksa agar semua pihak kembali ke meja perundingan.

"Presiden, dengan mengatakan bahwa kami tidak akan begitu saja membiarkan mereka menentukan siapa yang boleh melintas, jelas sedang memanggil seluruh sekutu dan semua pihak untuk duduk di meja perundingan," ujar Turner.

"Masalah ini perlu ditangani," tambahnya mengenai urgensi penyelesaian krisis di kawasan Timur Tengah tersebut.

Pertaruhan Ekonomi di Tengah Konflik

Trump tetap optimis bahwa ekonomi Amerika Serikat sanggup bertahan meski harga minyak dunia berisiko melonjak akibat blokade.

Ia meyakini bahwa pada akhirnya Iran akan menyerah dan memberikan segala tuntutan yang diminta oleh pihak Washington.

"Iran pada akhirnya akan memberikan kepada AS 'segala sesuatu' yang diinginkannya," kata Trump dengan penuh percaya diri.

Keyakinan ini merupakan pertaruhan besar mengingat pemilihan paruh waktu (midterm) akan segera digelar pada bulan November mendatang.

Kegagalan dalam kalkulasi ekonomi dapat berakibat fatal bagi dukungan politik Partai Republik di tingkat domestik.

Konflik bersenjata antara Amerika Serikat dan Iran ini telah memasuki bulan kedua tanpa tanda-tanda deeskalasi yang permanen.

Awalnya, kedua negara sempat menyepakati gencatan senjata selama dua pekan untuk memberi ruang bagi proses diplomasi formal.

Namun, kegagalan di Islamabad memicu Trump untuk kembali menggunakan kekuatan militer dan tekanan ekonomi melalui jalur maritim.

Sebanyak 59 persen warga Amerika Serikat dalam jajak pendapat terbaru menyatakan ketidakpuasan atas jalannya perang yang dianggap merugikan negara.

Kini, nasib stabilitas global bergantung pada adu keteguhan antara ketahanan nasional Iran dan ambisi politik Donald Trump.