Kemhan Luruskan Kabar 'Akses Udara Tanpa Izin' Militer AS: Itu Masih Pembahasan, Jangan Terprovokasi

Suara.com - Kementerian Pertahanan menegaskan kedaulatan penuh Indonesia atas wilayah udara nasional di tengah beredarnya dokumen kerja sama dengan Amerika Serikat (AS) yang memunculkan isu akses bebas penerbangan militer.

Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait, memastikan otoritas udara tetap berada di tangan pemerintah Indonesia.

"Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menegaskan bahwa otoritas, kontrol, dan pengawasan atas wilayah udara Indonesia sepenuhnya berada pada negara Indonesia," kata Rico dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (13/4/2026).

Pernyataan itu disampaikan Rico merespons beredarnya informasi terkait surat perjanjian Indonesia-AS yang disebut memberikan kebebasan penuh bagi pesawat militer AS melintasi wilayah udara Indonesia.

Menurut Rico, setiap rencana kerja sama pertahanan dengan negara lain dipastikan melalui perhitungan matang dan harus menguntungkan Indonesia.

Ia menegaskan, kepentingan nasional menjadi prioritas utama dan seluruh skema kerja sama wajib sejalan dengan hukum nasional maupun internasional.

"Setiap kemungkinan pengaturan tetap menjamin kewenangan penuh Indonesia untuk menyetujui atau menolak setiap aktivitas di ruang udara nasional," jelasnya.

Selain itu, menurut Rico dokumen yang beredar saat ini belum bersifat final dan masih dalam tahap pembahasan internal serta antarinstansi.

"Dokumen tersebut bukan merupakan perjanjian final, belum memiliki kekuatan hukum mengikat, serta belum dapat dijadikan dasar kebijakan resmi Pemerintah Republik Indonesia," katanya.

Karena itu, ia mengimbau masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang beredar dan memastikan setiap kerja sama pertahanan tetap menjunjung kedaulatan negara.

"Indonesia tetap menjunjung kerja sama pertahanan dengan semua negara berdasarkan prinsip saling menghormati, saling percaya, dan saling menguntungkan, tanpa mengesampingkan kepentingan nasional dan kedaulatan negara," ujarnya.

Skema “Blanket Overflight” AS

Sebelumnya, laporan The Sunday Guardian mengungkap rencana AS untuk memperoleh akses terbang lintas wilayah secara menyeluruh atau blanket overflight melalui wilayah udara Indonesia.

Dokumen pertahanan AS berjudul “Operationalizing U.S. Overflight” yang dikirim ke Kementerian Pertahanan RI pada 26 Februari 2026 mengusulkan skema yang memungkinkan pesawat militer AS melintas untuk operasi kontingensi, respons krisis, hingga latihan bersama.

Skema tersebut juga menawarkan perubahan mekanisme dari perizinan menjadi berbasis notifikasi, di mana pesawat militer cukup memberikan pemberitahuan tanpa harus mengajukan izin setiap kali melintas.

Rencana ini disebut sebagai tindak lanjut komunikasi tingkat tinggi antara Indonesia dan AS.

Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin bahkan dijadwalkan menandatangani perjanjian tersebut di Washington pada 13–15 April 2026 bersama Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth.

Selain itu, dokumen juga mengatur koordinasi operasional kedua negara, termasuk jalur komunikasi langsung antara otoritas militer udara Indonesia dan komando militer AS.

Langkah ini mencerminkan upaya AS memperluas fleksibilitas pergerakan militernya di Asia Tenggara. Dengan posisi geografis yang strategis di antara Samudra Pasifik dan Hindia, wilayah udara Indonesia dinilai krusial bagi proyeksi kekuatan militer di kawasan Indo-Pasifik.

Jika terealisasi, Indonesia akan bergabung dengan negara mitra AS seperti Jepang, Filipina, dan Australia yang telah lebih dulu memiliki pengaturan akses serupa—yang berpotensi memengaruhi dinamika geopolitik kawasan.