Bukan di Bawah Menteri, Baleg DPR Sepakat Bentuk Badan Baru Untuk Kelola Satu Data Indonesia

Suara.com - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI tengah menggodok skema kelembagaan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Satu Data Indonesia (RUU SDI).

Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, mengungkapkan, adanya kesepakatan untuk membentuk satu badan khusus yang akan menjadi motor utama penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Panja Penyusun RUU SDI di Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (15/4/2026).

Ia menekankan pentingnya struktur yang jelas agar pengelolaan data nasional tidak tumpang tindih.

"Sebelumnya dari tim TA (Tenaga Ahli), saya memberikan masukan bahwa kita telah sepakat ada satu badan yang melakukan proses penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Saya pikir penyelenggara SDI terdiri atas: A. kantor SDI, B. pembina data, produsen data, wali data, dan pengguna data," ujar Bob Hasan.

Lebih lanjut, Bob Hasan menyoroti peran koordinator SDI yang selama ini ada. Ia mengusulkan agar posisi koordinator tersebut bertransformasi atau digantikan oleh sebuah badan yang bersifat mandiri.

Menurutnya, konsep "Badan SDI" ini dirancang untuk memiliki kewenangan yang lebih kuat dalam mengintegrasikan data.

"Jadi di sini koordinator SDI nanti coba TA mengambil satu apakah terkait dengan badan SDI yang sudah ada dalam konsep berpikir kita dan sudah tertera dalam ketentuan umum dapat dilakukan secara berdiri sendiri atau menggantikan proses- menggantikan koordinator SDI ini," jelasnya.

Bob menilai, secara fungsi, koordinator SDI saat ini sudah menyerupai sebuah badan. Oleh karena itu, dalam draf RUU tersebut, ia menegaskan bahwa lembaga penyelenggara ini akan berbentuk badan, bukan berada di bawah kementerian tertentu secara sektoral.

"Ya ini nanti menurut saya koordinator SDI ini sudah menyerupai, menyerupai dengan badan ya Satu Data Indonesia ini, gitu seperti itu. Maka nanti penjelasannya badan SDI adalah suatu badan berarti, kalau ini bukan menteri kan? Ya, sementara begitu dulu," tuturnya.

Sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI tengah mendalami peluang pembentukan sebuah badan atau lembaga khusus yang akan bertugas mengelola dan mengintegrasikan seluruh data nasional.

Hal ini mengemuka di tengah pembahasan Rancangan Undang-Undang Satu Data Indonesia (RUU SDI).

Wakil Ketua Baleg DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, menyatakan bahwa RUU SDI merupakan momentum krusial untuk menyatukan data-data yang selama ini tersebar di berbagai instansi pemerintah.

Ia menyoroti ego sektoral di mana tiap kementerian, seperti Kemensos, Kementan, hingga Kemendagri, memiliki data sendiri-sendiri yang tidak terintegrasi.

"Selama ini data itu berserakan di mana-mana. Harusnya ini diintegrasikan. Kita sedang mendiskusikan nanti ditunjuk satu badan atau lembaga, apakah itu kementerian atau badan baru, yang disepakati sebagai 'wali data' yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden," ujar Doli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Selasa (7/4/2026).

Doli menjelaskan, selama ini konsep Satu Data Indonesia masih sebatas sistem orkestrasi yang dijalankan oleh Bappenas melalui Peraturan Presiden (Perpres).

Namun, melalui RUU ini, ia mendorong adanya perubahan besar menjadi sebuah database nasional yang kuat.

"Jadi sifatnya bukan hanya sekadar orkestrasi, tapi data dikumpulin menjadi database nasional yang dimiliki negara. Nanti tinggal diklasifikasi mana data umum yang bisa dibuka dan mana yang aksesnya terbatas untuk kepentingan tertentu," tuturnya.

Terkait kelembagaan, Doli membuka kemungkinan terbentuknya badan baru atau penguatan lembaga yang sudah ada. Ia sempat menyinggung peran Badan Pusat Statistik (BPS) dan bagaimana RUU Statistik nantinya akan diselaraskan dengan RUU SDI.

"Dimungkinkan (pembentukan badan baru). Itu yang sedang kita kaji. Apakah perlu badan baru, atau dilekatkan dengan kementerian/lembaga yang ada. Dulu sempat muncul draf awal soal Badan Pusat Statistik dan Data Indonesia. Ini yang sedang kita pertimbangkan," jelas politisi Partai Golkar tersebut.

Selain soal lembaga, Baleg juga tengah mengkaji metodologi penyusunan regulasi ini. Mengingat banyaknya aturan yang bersinggungan—seperti UU Informasi Publik, UU Informasi Geospasial, hingga UU Telematika—Baleg mempertimbangkan opsi sinkronisasi melalui metode Omnibus Law atau kodifikasi.