REGIONAL:
- TB Hasanuddin mengkritik minimnya kehadiran Menhan dan Menlu dalam rapat kerja DPR untuk membahas kebijakan strategis nasional.
- Pemerintah didesak menjaga kedaulatan serta mengambil posisi netral yang menguntungkan Indonesia di tengah berbagai konflik geopolitik global.
- DPR menuntut transparansi pemerintah mengenai pemberian akses ruang udara kepada militer Amerika Serikat demi menjaga kedaulatan negara.
Suara.com - Anggota Komisi I DPR RI dari fraksi PDIP, TB Hasanuddin, mengungkapkan keresahannya terkait sulitnya membangun diskusi mendalam dengan pemerintah.
Ia lantas menyoroti minimnya kehadiran Menteri Pertahanan (Menhan) dan Menteri Luar Negeri (Menlu) dalam rapat-rapat kerja bersama DPR RI.
TB menyebut kondisi ini membuat akses komunikasi antara legislatif dan eksekutif menjadi terhambat, terutama dalam membahas persoalan strategis bangsa.
“Jujur saja, kami di Komisi I merasa tertutup untuk diskusi; Menhan hampir tidak pernah datang, Menteri Luar Negeri juga tidak. Kalaupun Menhan datang, biasanya diwakilkan,” kata TB Hasanuddin dalam seminar peringatan Konferensi Asia-Afrika ke-71 di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Sabtu (18/4/2026).
Ia menegaskan pentingnya kehadiran fisik para menteri untuk menguji efektivitas kebijakan yang telah diambil.
Ia menyayangkan jika kesempatan untuk beradu argumen demi kepentingan negara justru hilang karena delegasi tugas.
“Menurut saya itu kurang mantap. Saya ingin berbicara langsung, head-to-head dengan mereka untuk menguji pengalaman dan aplikasi di lapangan demi kebaikan negara. Tapi kalau kesempatannya tidak ada, ya sudah, wassalam,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyoroti arah politik luar negeri Indonesia.
Ia berpendapat bahwa pemerintah harus mampu memposisikan diri secara cerdas di tengah konflik global tanpa harus memihak, namun tetap bisa mengambil keuntungan untuk kepentingan nasional.
“Kita jangan berkesan pro ke salah satu negara, tetapi justru memanfaatkan situasi perselisihan mereka, baik memanfaatkan Iran maupun Amerika,” katanya.
Selain itu, ia memperingatkan bahwa akurasi data dan intelijen militer adalah kunci dalam pengambilan keputusan strategis. Kesalahan kecil dalam pengolahan informasi disebutnya dapat memicu kegagalan kebijakan di masa depan.
“Sekali kita salah langkah, salah prediksi, atau salah dalam pengolahan intelijen oleh TNI, maka langkah selanjutnya akan terus salah,” katanya.
Lebih lanjut, TB turut memberikan kritik tajam terhadap upaya penegakan keamanan melalui Board of Peace (BOP).
Ia menilai adanya ketidakadilan dalam pelibatan aktor-aktor internasional, khususnya terkait konflik Timur Tengah.
“Kalau katanya ingin menegakkan keamanan tapi Palestina tidak dilibatkan dan hanya sepihak ke Israel, bagaimana bisa adil? Ini melanggar prinsip dasar Dewan Keamanan PBB,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, purnawirawan TNI ini menyoroti isu kedaulatan terkait kabar permintaan akses bebas ruang udara Indonesia oleh militer Amerika Serikat. Ia menyayangkan minimnya transparansi pemerintah kepada DPR mengenai isu-isu krusial tersebut.
“Masalahnya, sampai sekarang pemerintah belum menjelaskan secara transparan kepada DPR; kami hanya dapat informasi dari seminar atau media sosial yang bahkan bisa jadi itu hoaks,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa segala bentuk perjanjian internasional yang berkaitan dengan kedaulatan negara wajib melalui persetujuan DPR RI.
“Karena ini menyangkut kedaulatan, maka ini hak kita untuk bicara,” pungkasnya.
TERPOPULER