Bela Rudy Masud, Waketum Golkar: Beliau Pemimpin Low Profile dan Tidak Anti Dialog

Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, turut memberikan respons terkait terjadinya kericuhan dalam aksi unjuk rasa yang dilakukan ribuan orang yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim), pada Selasa (21/4/2026).

Doli mengimbau agar setiap aspirasi maupun persoalan daerah diselesaikan melalui meja dialog ketimbang aksi anarkis.

Aksi massa yang mendatangi Gedung DPRD dan Kantor Gubernur Kaltim tersebut menuntut evaluasi total hingga penyelidikan hukum terhadap kebijakan Pemprov Kaltim di bawah kepemimpinan Gubernur Rudy Mas'ud dan Wakil Gubernur Seno Aji.

"Saya kira akan jauh lebih baik melalui dialog dalam menyelesaikan setiap persoalan, apalagi persoalan yang menyangkut kepentingan rakyat, bangsa dan negara, termasuk di daerah," ujar Doli saat dihubungi Suara.com, Rabu (22/4/2026).

Doli memberikan pembelaan terhadap sosok Rudy Mas'ud. Menurutnya, Rudy adalah pemimpin yang memiliki kepribadian terbuka dan selalu bersedia menerima masukan dari berbagai pihak.

Ia meyakini bahwa Gubernur Kaltim tersebut tidak menutup diri terhadap aspirasi masyarakat, termasuk dari kalangan mahasiswa.

"Saya mengenal Saudara Rudy dengan baik. Orangnya low profile, bergaul dan tidak anti dialog. Saya yakin beliau bersedia bicara baik-baik dengan siapa saja, termasuk adik-adik mahasiswa, bila ada aspirasi yang ingin disampaikan," jelasnya.

Lebih lanjut, Doli mengingatkan bahwa tindakan anarkis atau kericuhan dalam menyampaikan pendapat justru akan merugikan kepentingan publik yang lebih besar.

Bukannya memberikan solusi, kericuhan dianggap hanya akan menambah beban persoalan baru bagi daerah.

"Saya menilai kericuhan belum tentu menyelesaikan persoalan. Bahkan mungkin dapat menimbulkan masalah baru," pungkasnya.

Sebelumnya, Gedung DPRD dan Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) didatangi ribuan orang yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim, Selasa (21/4/2026).

Aksi berujung ricuh itu menuntut evaluasi total hingga penyelidikan hukum terhadap berbagai kebijakan Pemprov Kaltim di bawah kepemimpinan Gubernur Rudy Mas'ud dan wakilnya, Seno Aji.