- Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur akan menggelar unjuk rasa di Samarinda pada 21 April 2026 menuntut audit anggaran pemerintah.
- Massa memprotes penggunaan anggaran daerah senilai Rp33,5 miliar untuk pengadaan kendaraan dan renovasi rumah dinas Gubernur Rudy Masud.
- Demonstran menuntut penghentian praktik KKN serta mendesak DPRD Kaltim menjaga independensi pengawasan di tengah hubungan kekeluargaan eksekutif-legislatif.
Suara.com - Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur melayangkan tiga tuntutan utama dalam aksi unjuk rasa besar-besaran yang rencananya akan digelar di Kota Samarinda, pada Selasa (21/4/2026) hari ini.
Massa menggugat kebijakan Gubernur Kaltim Rudy Masud yang dinilai melakukan pemborosan anggaran untuk pengadaan kendaraan dinas senilai Rp8,5 miliar hingga renovasi rumah dinas sebesar Rp25 miliar.
Aliansi yang terdiri dari 56 organisasi masyarakat ini menilai kebijakan tersebut sangat melukai hati publik dan tidak sejalan dengan semangat efisiensi anggaran yang dicanangkan pemerintah pusat.
"Tuntutan pertama adalah audit kebijakan anggaran Pemerintah Provinsi Kaltim. Aliansi ingin kebijakan pengadaan kontroversial era Rudy Masud diperiksa dan dievaluasi secara menyeluruh," tulis pernyataan resmi Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim.
Selain menuntut audit total terhadap anggaran sebesar Rp33,5 miliar tersebut, massa juga mendesak penghentian total segala bentuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan Pemprov Kaltim.
Poin tuntutan ketiga yang menjadi sorotan tajam adalah desakan agar DPRD Kaltim menjaga independensi pengawasan mereka.
Publik Kaltim menyuarakan kekhawatiran akan terjadinya penyalahgunaan wewenang akibat hubungan darah antara eksekutif dan legislatif. Diketahui, Ketua DPRD Kaltim saat ini, Hasanuddin Masud, merupakan kakak kandung dari Gubernur Rudy Masud.
Aksi yang dipusatkan di Kantor DPRD dan Kantor Gubernur Kaltim ini mendapat pengawalan ketat dari aparat gabungan.
Kapolda Kaltim, Irjen Pol Endar Priantoro, mengonfirmasi pihaknya mengerahkan 1.700 personel guna memastikan penyampaian aspirasi berjalan kondusif.
“Rencananya pukul 10.00 Wita dimulai di DPRD, kemudian dilanjutkan ke kantor gubernur,” ujar Endar di Polresta Samarinda, Jumat (17/4/2026).
Endar juga mengimbau agar ribuan massa aksi tetap mengedepankan ketertiban dan menghormati hak masyarakat lainnya di jalanan.
Sejak kemarin, barikade kawat berduri telah terpasang di sekitar Kantor Gubernur Kaltim untuk mengantisipasi masuknya massa ke area vital tersebut.
TERPOPULER
