Suara.com - Pemerintah terus mempercepat transformasi digital dengan menekankan pentingnya kolaborasi lintas instansi agar setiap inisiatif berjalan terintegrasi dan tidak parsial. Sinergi antarlembaga dinilai menjadi faktor kunci dalam memastikan digitalisasi benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas layanan publik.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini menegaskan, transformasi digital pemerintah tidak hanya sebatas modernisasi sistem, melainkan instrumen strategis untuk meningkatkan efisiensi, menekan kebocoran anggaran, serta memastikan bantuan sosial tepat sasaran.
Dalam Rapat Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), Rini menyampaikan bahwa kerja bersama lintas sektor telah menghasilkan kemajuan signifikan, khususnya pada digitalisasi perlindungan sosial (perlinsos). Saat ini, komponen identitas digital dan pertukaran data telah berhasil dibangun, dan akan dilanjutkan ke tahap pembayaran digital guna mengoptimalkan penyaluran bantuan.
"Kerja bersama yang kita lakukan ini merupakan kesuksesan penerapan DPI di use case prioritas yaitu perlinsos, yang telah menyelesaikan komponen identitas digital dan pertukaran data, yang akan dilanjutkan ke pembayaran digital untuk penyaluran yang lebih optimal. Selanjutnya, semua layanan digital termasuk perlinsos ke depan dapat diintegrasikan ke dalam Portal Layanan Publik terpadu, sebagai perwujudan kemudahan layanan pemerintah untuk masyarakat,” ujar Rini.
Integrasi ini nantinya akan diwujudkan melalui Portal Layanan Publik Nasional INAku, yang diharapkan menjadi pintu utama akses layanan pemerintah bagi masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, masyarakat dapat menikmati layanan yang lebih mudah, cepat, dan transparan.
Ketua KPTDP sekaligus Penasihat Khusus Presiden bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan, Luhut Binsar Pandjaitan menilai, kolaborasi lintas instansi yang selama ini terjalin sudah menunjukkan hasil positif. Ia menekankan bahwa digitalisasi perlinsos menjadi contoh konkret bagaimana teknologi dapat menyelesaikan persoalan mendasar dalam tata kelola bantuan sosial.
Salah satu bukti nyata keberhasilan kolaborasi ini terlihat dari pelaksanaan piloting digitalisasi bantuan sosial di Kabupaten Banyuwangi. Program tersebut berhasil meningkatkan akurasi data secara signifikan, ditandai dengan penurunan tingkat kesalahan penargetan (exclusion error) pada penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dari 77,7% menjadi 28,2%.
"Piloting Digitalisasi bansos bermakna jika tahapan pensasaran dan penyaluran bansos berhasil diterapkan. Kemudian perluasan piloting kepada 42 kab/kota lainnya harus memperhatikan kesiapan teknis dan regulasi yang mencakup keseluruhan proses tahapan yaitu pensasaran dan penyaluran," urai Gus Ipul.
Keberhasilan ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk memperluas implementasi digitalisasi bansos ke 42 kabupaten/kota lainnya. Namun, perluasan tersebut tetap mempertimbangkan kesiapan teknis dan regulasi di masing-masing daerah.
Selain kolaborasi antar instansi, pemerintah juga menekankan pentingnya penguatan aspek keamanan data. Peran Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menjadi krusial dalam menjaga keamanan informasi masyarakat di tengah meningkatnya integrasi sistem digital.
Di sisi lain, pengembangan Digital Public Infrastructure (DPI) yang mencakup identitas digital, pertukaran data, dan sistem pembayaran digital terus diperkuat sebagai fondasi utama transformasi. Pemerintah juga tengah menyiapkan regulasi pendukung, termasuk Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemerintah Digital, yang diharapkan menjadi pendorong percepatan implementasi di berbagai sektor.
Dengan kolaborasi yang semakin solid dan dukungan regulasi yang adaptif, transformasi digital pemerintah diharapkan mampu menghadirkan layanan publik yang lebih efisien, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.***
TERPOPULER
