- Saiful Mujani menilai Presiden Prabowo melakukan nepotisme dengan menunjuk kerabat dekat ke dalam posisi publik yang strategis.
- Thomas Djiwandono ditunjuk sebagai Wakil Gubernur Bank Indonesia meski dianggap tidak memiliki rekam jejak di sektor keuangan.
- Hasyim Djojohadikusumo memegang berbagai jabatan penting, yang memicu kekhawatiran adanya bias serta konflik kepentingan dalam pemerintahan saat ini.
Suara.com - Guru Besar Ilmu Politik UIN Jakarta, Saiful Mujani, menilai Presiden Prabowo Subianto menjalankan praktik nepotisme melalui penunjukan sejumlah kerabat dekatnya ke posisi publik strategis.
Salah satu contoh yang disorot ialah penunjukan keponakan Presiden, Thomas Djiwandono, sebagai Wakil Gubernur Bank Indonesia. Menurut Saiful, latar belakang Thomas tidak menunjukkan rekam jejak di bidang yang relevan dengan posisi tersebut.
“Thomas tidak punya karir di BI, juga di sektor keuangan. Dia kuliah HI. Siapa yang berani menolak usulan presiden?” Saiful dalam diskusi di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) UIN Jakarta, Rabu (23/4/2026).
Ia menilai, posisi strategis seperti Bank Indonesia seharusnya diisi oleh figur yang memiliki pengalaman dan kompetensi teknis yang memadai.
Selain itu, Saiful juga menyoroti penunjukan adik kandung Presiden, Hasyim Djojohadikusumo, yang disebut memegang sejumlah posisi sekaligus.
Hasyim disebut menjabat sebagai utusan Presiden untuk Energi dan Iklim, Ketua Satgas Perumahan, serta Ketua Satgas Taman Nasional. Saiful menilai penunjukan tersebut dirasa bias dan sarat kepentingan.
“Karena selama ini, banyak bisnis Hasyim di bidang energi,” imbuhnya.
Saiful menegaskan, dua contoh tersebut cukup untuk menunjukkan adanya praktik nepotisme dalam pemerintahan saat ini. Tindakan Prabowo, katanya, bertentangan dengan Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.
“Jelas pengangkatan Thomas Djiwandono dan Hasyim adalah tindakan nepotisme,” pungkasnya.
TERPOPULER
