Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum

Suara.com - Kementerian Luar Negeri RI menegaskan, kapal tanker Iran yang lolos dari blokade militer Amerika Serikat di Selat Hormuz lalu masuk ke perairan Indonesia, tidak melanggar hukum internasional apa pun.

Juru Bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang menegaskan, kehadiran tanker asal Iran itu di perairan Lombok, NTB, tak melanggar peraturan maritim internasional maupun kedaulatan nasional.

Untuk diketahui, ketegangan geopolitik di jalur maritim internasional kembali mencuat setelah kapal tanker super (VLCC) milik National Iranian Tanker Company (NITC), dilaporkan memasuki wilayah perairan Indonesia.

"Setelah diverifikasi dan koordinasi internal, kami menilai kapal itu menggunakan hak lintasnya sesuai hukum internasional. Kami tetap menjaga integritas kedaulatan sambil menghormati konvensi internasional yang telah disepakati," kata Yvonne, Selasa (5/5/2026).

Kepatuhan Terhadap UNCLOS 1982

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki tanggung jawab besar dalam mengatur lalu lintas kapal asing di wilayah perairannya.

Menurut Yvonne, segala aktivitas navigasi di perairan Indonesia wajib tunduk pada United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.

Aturan ini menjadi fondasi utama bagi Indonesia dalam menyikapi perlintasan kapal-kapal asing, baik kapal komersial maupun kapal tanker pengangkut komoditas energi.

“Semua aturan navigasi di mana pun tunduk kepada UNCLOS 1982, yang tentunya menghormati semua rezim lintas pada masing-masing zona kemaritiman," kata dia.

Kemlu RI menyatakan, akan terus memantau pergerakan kapal tersebut secara intensif untuk memastikan tidak ada aktivitas ilegal atau tindakan yang mengancam stabilitas keamanan maritim Indonesia.

Diplomasi tetap menjadi garda terdepan dalam menangani isu sensitif yang melibatkan kepentingan negara-negara besar ini.

“Kami akan tetap memantau situasinya. Kami juga terus berkomunikasi melalui saluran diplomatik," tegasnya.

Kronologi Kapal Tanker 'HUGE. Hindari Blokade AS

Kehadiran kapal tanker ini menjadi sorotan dunia bukan tanpa alasan. Kapal yang diidentifikasi dengan nama 'HUGE' (nomor IMO 9357183) tersebut, dilaporkan membawa muatan yang fantastis, yakni lebih dari 1,9 juta barel minyak mentah.

Nilai muatan tersebut diperkirakan mencapai hampir USD 220 juta atau setara dengan Rp 3,8 triliun.

Laporan dari TankerTrackers pada Minggu (3/5/2026) mengungkapkan fakta yang cukup mengejutkan.

Kapal raksasa ini dikabarkan berhasil menghindari blokade militer Angkatan Laut AS sebelum akhirnya memasuki wilayah Asia Tenggara.

“Lapal tanker super VLCC kepunyaan National Iranian Tanker Company (NITC) yang membawa lebih dari 1,9 juta barrel minyak mentah, berhasil menghindari Angkatan Laut AS dan berlayar di Timur Jauh,”  lansir TankerTrackers di platform X.

Berdasarkan data pelacakan maritim, kapal 'HUGE' terakhir kali terdeteksi secara visual di lepas pantai Sri Lanka sekitar seminggu yang lalu.

Namun, kapal tersebut diketahui telah mematikan Sistem Identifikasi Otomatis (AIS) sejak 20 Maret 2026, sesaat setelah meninggalkan Selat Malaka menuju Iran.

Praktik mematikan AIS ini, sering kali dilakukan oleh kapal-kapal yang berusaha menghindari deteksi atau sanksi internasional saat menyeberangi jalur-jalur rawan konflik.

Menuju Kepulauan Riau Melalui Selat Lombok

Saat ini, kapal tanker super tersebut dilaporkan sedang bergerak melintasi Selat Lombok, salah satu Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang paling strategis.

Tujuan akhir kapal ini disebut menuju wilayah Kepulauan Riau. Selat Lombok sendiri merupakan jalur alternatif yang sangat penting bagi kapal-kapal berukuran besar, yang tidak dapat melewati Selat Malaka karena faktor kedalaman air.

Perlintasan kapal tanker Iran ini, di tengah tekanan sanksi AS, menempatkan Indonesia dalam posisi yang strategis sekaligus penuh tantangan.

Sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip politik luar negeri bebas aktif, Indonesia berupaya memastikan bahwa wilayah perairannya tetap menjadi jalur perdagangan global yang aman, selama kapal-kapal asing tersebut mematuhi koridor hukum internasional yang telah ditetapkan dalam UNCLOS 1982.