Gencatan Senjata Semu, Iran hadang Operasi Militer AS di Selat Hormuz

Suara.com - Gencatan senjata yang rapuh antara Amerika Serikat dan Iran praktis runtuh pada Senin (4/5/2026), setelah kedua negara terlibat dalam rentetan serangan baru di kawasan Teluk.

Ketegangan ini dipicu oleh perebutan kendali atas Selat Hormuz, jalur arteri energi dunia yang kini terjepit di antara dua blokade maritim yang saling berlawanan.

Situasi memanas setelah Presiden AS Donald Trump meluncurkan operasi militer bertajuk "Project Freedom". Misi ini bertujuan untuk mengawal kapal-kapal tanker dan kargo yang terjebak di selat tersebut sejak perang besar pecah pada Februari lalu.

Namun, langkah ini justru memicu balasan keras dari Teheran yang mengeklaim kedaulatan penuh atas wilayah perairan tersebut.

Eskalasi di Laut dan Darat

Sepanjang Senin, situasi di lapangan dilaporkan sangat kacau dengan pernyataan yang saling bertentangan dari kedua belah pihak:

• Konfrontasi Maritim: Militer AS menyatakan telah menghancurkan enam kapal militer kecil milik Iran. Sebaliknya, Iran merilis peta perluasan wilayah kendali lautnya yang kini mencakup sebagian besar garis pantai Uni Emirat Arab (UEA).
• Serangan Fasilitas Energi: Rudal Iran dilaporkan menghantam pelabuhan minyak Fujairah di UEA—salah satu titik ekspor krusial di luar selat—yang memicu kebakaran hebat. UEA merespons dengan memberlakukan sekolah daring (PJJ) bagi siswa demi alasan keamanan.
• Kapal Dagang dalam Bahaya: Kapal tanker HMM Namu milik Korea Selatan melaporkan ledakan di ruang mesin, sementara perusahaan ADNOC (UEA) mengonfirmasi satu tankernya dihantam drone Iran.

Meskipun Teheran membantah adanya kapal yang berhasil lolos, perusahaan pelayaran raksasa Maersk mengonfirmasi bahwa kapal berbendera AS, Alliance Fairfax, berhasil keluar dari Teluk dengan pengawalan ketat kapal perusak AS.

"Project Freedom" di Tengah Kontroversi Politik

Donald Trump tuai kontroversi, penggunaan kekuatan militer AS dilakukan hanya dua hari setelah batas waktu legal (deadline) bagi Presiden untuk mendapatkan izin Kongres terlampaui.

Trump mengeklaim status perang telah "berakhir" sehingga tenggat waktu tersebut tidak berlaku lagi, sebuah pernyataan yang ditentang keras oleh sejumlah anggota parlemen AS.

Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araqchi, mengecam keras operasi ini melalui media sosialnya. "Project Freedom adalah Project Deadlock (Proyek Kebuntuan)," tulisnya, dikutip dari Reuters.

Ia menegaskan bahwa tidak ada solusi militer untuk krisis ini dan memperingatkan AS agar tidak terjebak dalam "prahara" yang diciptakan oleh pihak-pihak yang tidak menginginkan perdamaian.

Pasar global merespons cepat gejolak ini. Harga minyak dunia melonjak lebih dari 5% dalam perdagangan yang sangat volatil. Ketidakpastian di Selat Hormuz, yang merupakan jalur bagi 20% pasokan minyak dunia, membuat biaya asuransi pengapalan meroket ke level tertinggi.

Banyak perusahaan pelayaran besar memilih untuk menunda pengiriman hingga ada kesepakatan diplomatik yang konkret, karena mereka menilai pengawalan militer saja tidak cukup menjamin keamanan kru dan muatan.

Upaya perdamaian yang dimediasi oleh Pakistan sejauh ini masih menemui jalan buntu. Iran dikabarkan telah mengajukan proposal 14 poin yang mencakup penundaan pembahasan program nuklir hingga krisis pelayaran terselesaikan.

Namun, Trump mengisyaratkan akan menolak usulan tersebut, dengan tetap fokus pada tuntutan agar Iran menyerahkan seluruh cadangan uranium milik Iran.