Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden

Suara.com - Komisi Percepatan Reformasi Polri menyampaikan laporan akhir yang menjadi rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Selama 3,5 jam, ketua dan anggota komisi berdiskusi langsung dengan kepala negara di Istana Merdeka, Jakarta.

Melalui laporannya, Komisi Percepatan Reformasi Polri membawa 10 buku yang merupakan hasil kerja komisi selama tiga bulan.

"Sehingga sekarang yang kami laporkan tadi sebanyak 10 buku. Itu menyangkut keseluruhan policy reform, policy alternative untuk dijalankan oleh pemerintah maupun oleh Polri secara internal," kata Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Komisi Percepatan Reformasi Polri mengusulkan agar pemerintah melakukan revisi Undang-Undang tentang Polri. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan pembentukan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden, berikut Instruksi Presiden kepada Kapolri dan jajaran untuk menjalankan rekomendasi yang telah menjadi kesepakatan dalam laporan yang disampaikan hari ini.

"Termasuk di dalamnya agenda untuk reformasi internal yang harus mengubah sekitar atau bukan sekitar, sudah kita hitung, 8 Perpol (Peraturan Polri) dan 24 Perkap (Peraturan Kapolri) yang diharapkan selesai sampai 2029. Jadi apa yang kami hasilkan ini bukan hanya agenda jangka pendek tapi juga sampai jangka menengah sampai 2029," kata Jimly.

Jimly mengatakan bahwa Prabowo telah menerima poin-poin yang dilaporkan. Ia juga menyampaikan adanya perbedaan pendapat di internal komisi yang kemudian menjadi bahan diskusi.

Ia memaparkan sejumlah poin yang menjadi catatan dan rekomendasi komisi kepada presiden.

Polri Tetap di Bawah Presiden

Jimly menegaskan, berdasarkan hasil kesepakatan, tidak ada usulan mengenai pembentukan kementerian baru, yakni Kementerian Keamanan.

"Tadi Presiden juga tanya, kita jelaskan yang kesimpulan kami manfaatnya dibandingkan mudaratnya, mudaratnya lebih banyak. Maka ya sudah kita tidak usulkan itu," kata Jimly.

Menko Kumham dan Imipas, Yusril Ihza Mahendra, selaku anggota komisi, menegaskan hal senada. Ia memastikan bahwa keberadaan Polri tetap berada langsung di bawah presiden, bukan di bawah kementerian.

"Hal lain juga yang penting adalah bahwa mengenai kedudukan Polri tetap seperti sekarang. Polri langsung berada di bawah presiden dan tidak dibentuk Kementerian Keamanan atau Kementerian Kepolisian atau meletakkan kepolisian di bawah kementerian yang ada sekarang, tapi Polri tetap langsung berada di bawah presiden," kata Yusril.

Mekanisme Pengangkatan Kapolri

Jimly mengatakan ada perbedaan pandangan di internal komisi mengenai mekanisme pengangkatan Kapolri.

Jimly berujar sebagian anggota komisi berpendapat pengangkatan Kapolri tidak perlu dikonfirmasi atau mendapat persetujuan DPR. Sementara sebagian lainnya berpendapat tetap seperti mekanisme saat ini.

"Setelah berdiskusi plus-minusnya, Bapak Presiden memberi arahan: 'Ya sudah seperti sekarang saja'," kata Jimly.

Jimly menegaskan mekanisme yang dipilih, yakni diangkat oleh presiden atas persetujuan DPR.