Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden

"Baik untuk Polri maupun Panglima TNI sesuai dengan ketentuan undang-undang, itu bukan fit and proper test di DPR tapi disetujui atau tidak disetujui. Itu namanya right to confirm dari parlemen.

"Jadi beda. Jadi presiden hanya mengajukan satu nama, DPR boleh setuju boleh tidak. Nah, walaupun dalam praktik selama ini selalu disetujui. Nah, jadi bapak presiden sesudah berdiskusi panjang memutuskan 'Ya sudah tetap aja seperti sekarang'," kata Jimly.

Yusril menegaskan ihwal mekanisme pengangkatan Kapolri yang disetujui presiden.

"Ada dua pendapat dan pak presiden sudah memilih bahwa beliau tetap akan mengikuti apa yang berlaku sekarang, yaitu beliau akan mengajukan calon Kapolri itu kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, baru kemudian beliau akan mengangkat calon yang diajukan itu sebagai Kapolri," kata Yusril.

Penguatan Kompolnas

Prabowo setuju terhadap usulan penguatan Kompolnas. Tujuannya agar keputusan dan rekomendasi yang diberikan Kompolnas dapat berlaku mengikat.

"Dan keanggotaannya tidak lagi ex-officio seperti sekarang, tapi disepakati dia independen sehingga presiden, fungsi pengawasan terhadap kepolisian itu menjadi efektif, lebih efektif untuk ke depan. Dan ini harus diatur di undang-undang," kata Jimly.

Jimly mengatakan sudah diputuskan bahwa hal tersebut akan diatur dalam undang-undang. Ia berujar saat ini sudah ada rancangan undang-undang yang siap dibahas di DPR.

"Nah, di situ saja kita masukkan poin-poin baru hasil reformasi Komisi Reformasi ini," kata Jimly.

Yusril mengatakan kewenangan Kompolnas akan diperluas dan keputusan yang dihasilkan akan bersifat mengikat sehingga harus dilaksanakan oleh Kapolri.

"Dan mengenai Kompolnas ini karena diperluas kewenangannya juga dipertegas, maka implikasinya adalah perubahan terhadap Undang-Undang Polri," kata Yusril.

Yusril menyampaikan ia bersama kementerian terkait di bawah koordinasi Kemenko Kumham dan Imipas akan menindaklanjuti perubahan UU Polri.

"Tugas kami semualah untuk men-draft itu dan nanti akan disampaikan kepada DPR sebagai amandemen Undang-Undang Kepolisian yang ada sekarang beberapa pasal khususnya terkait dengan Kompolnas, juga penempatan polisi dalam di luar tugas-tugas kepolisian. Itu yang nanti akan ditegaskan dalam undang-undang. Saya kira itu poinnya yang dapat kami sampaikan," kata Yusril.

Mahfud menegaskan perihal Kompolnas yang nantinya akan menjadi lembaga independen sebagai pengawas eksternal kepolisian.

"Sehingga Kompolnas tidak seperti sekarang menjadi semacam jubir tapi menjadi betul-betul yang mengawasi dan eksekutorial keputusannya dalam level tertentu," kata Mahfud.

Mahfud memaparkan jumlah komisioner Kompolnas adalah sembilan orang, terdiri dari berbagai unsur, mulai dari mantan pejabat tinggi Polri, advokat, tokoh masyarakat, akademisi, ahli lingkungan, dan lainnya.

"Pokoknya ada sembilan yang itu sudah rinci di dalam keputusan ini," kata Mahfud.

Pembatasan Jabatan Polri di Luar Struktural

Jimly mengatakan akan ada pengaturan pembatasan mengenai jabatan yang dapat diduduki oleh anggota Polri di luar struktur kepolisian.

"Jadi tadi diputuskan oleh bapak presiden harus ditentukan secara limitatif jabatan mana saja seperti di Undang-Undang TNI. Jadi tidak seperti sekarang tidak ada batasan. Nah, itu harus dimuat di PP atau dimuat di undang-undang yang segera akan diselesaikan oleh kementerian yang bertanggung jawab di bawah koordinasi Pak Menko," kata Jimly.