REGIONAL:
- Habiburokhman menyatakan tuntutan reformasi Polri telah terakomodasi dalam KUHAP baru yang berlaku sejak 1 Januari 2026.
- KUHAP baru memperkuat hak perlindungan warga negara serta memberikan mekanisme kontrol ketat terhadap penyidik guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan hukum.
- Penerapan KUHAP baru secara konsekuen diyakini mampu meningkatkan profesionalisme Polri serta mempermudah masyarakat dalam memperoleh keadilan melalui mekanisme keadilan restoratif.
Suara.com - Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menanggapi langkah Komisi Percepatan Reformasi Polri yang menyerahkan laporan akhir hasil kerjanya kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Selasa (5/5/2026).
Habiburokhman menilai, tuntutan masyarakat terkait pembenahan institusi kepolisian sebenarnya sudah terakomodasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru yang telah berlaku sejak 1 Januari 2026.
Ia menjelaskan, bahwa materi dalam KUHAP baru merupakan hasil serapan aspirasi masyarakat melalui puluhan kali Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang diramu bersama oleh DPR dan pemerintah.
"Sebenarnya hampir seluruh tuntutan masyarakat terkait reformasi Polri sudah terangkum dalam KUHAP baru yang sudah berlaku sejak 1 Januari 2026 lalu," ujar Habiburokhman dalam keterangannya, Rabu (6/5/2026).
Menurutnya, akar masalah yang sering dikeluhkan masyarakat adalah potensi kesewenang-wenangan penyidik dalam proses hukum acara pidana, mulai dari penyelidikan hingga penetapan tersangka.
Ia membandingkan kelemahan KUHAP lama tahun 1981 dengan penguatan yang ada pada regulasi terbaru.
"Dalam KUHAP 1981 hak-hak warga negara yang bermasalah dengan hukum begitu terbatas, sebaliknya tidak ada mekanisme kontrol yang kuat terhadap pelaksanaan tugas penyidikan sehingga memberi peluang besar terjadinya penyalahgunaan gunaan kekuasaan," tuturnya.
Sebaliknya, dalam KUHAP baru, hak pembelaan warga negara diperkuat secara signifikan.
Habiburokhman merinci sejumlah poin krusial, di antaranya hak didampingi advokat sejak awal pemeriksaan, perluasan lembaga praperadilan, pengetatan prosedur penahanan, hingga prosedur anti-kekerasan dan intimidasi.
"Termasuk adanya ancaman sanksi etik, profesi, dan pidana bagi penyidik yang menyalahgunakan kewenangan," tegasnya.
Selain penguatan hak warga negara, Habiburokhman menyoroti mekanisme Restorative Justice (keadilan restoratif) yang kini memiliki landasan kuat di KUHAP baru.
Hal ini memberikan ruang bagi penyidik untuk mengedepankan musyawarah yang solutif dalam menangani perselisihan antarwarga.
Ia mencontohkan sejumlah kasus yang sempat viral dan menjadi perhatian di Komisi III, seperti kasus Nabilah O’Brien, kasus guru Tri Wulandari di Muara Jambi, hingga kasus Hogi Minaya di Sleman.
Menurutnya, kasus-kasus tersebut dapat diselesaikan secara tepat jika mengacu pada ketentuan terbaru.
"Sepanjang KUHAP baru diterapkan secara murni dan konsekuen, kami yakin institusi Polri akan menjadi jauh lebih baik dalam menjalankan tugasnya, dan masyarakat akan semakin mudah mendapatkan keadilan," pungkasnya.
TERPOPULER