Bertemu Prabowo 2,5 Jam, Mahfud MD Blak-blakan Soal 'Penyakit' di Tubuh Polri

Suara.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polhukam) sekaligus angota Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Mahfud MD, baru saja menemui Presiden Prabowo Subianto untuk menyerahkan laporan akhir dan rekomendasi terkait reformasi Polri.

Dalam pertemuan yang berlangsung selama 2,5 jam tersebut, Mahfud mengungkapkan kekagumannya atas respons Presiden yang menyambut laporan tersebut dengan diskusi akademik yang mendalam.

Mahfud menceritakan bahwa suasana pertemuan terasa sangat cair dan bersifat dua arah. Ia terkesan dengan cara Presiden Prabowo membedah laporan setebal 3.000 halaman yang dirangkum dalam 10 buku tersebut.

"Saya punya kesan tersendiri. Pak Prabowo sangat gembira dan ngajak diskusi seperti profesor," ujar Mahfud MD dalam kanal Youtube Mahfud MD Official, pada Rabu (6/5/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menyatakan menerima laporan Komisi Reformasi dan berencana mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) atau Keputusan Presiden (Keppres) sebagai payung hukum pelaksanaannya.

Presiden menginstruksikan Kapolri untuk melaksanakan rekomendasi tersebut secara bertahap hingga tahun 2029.

Langkah konkret yang akan diambil mencakup pembuatan 8 Peraturan Kepolisian (Perpol), 24 Peraturan Kapolri (Perkap), hingga amandemen atau revisi Undang-Undang Polri.

“Harus buat peraturan polisi per pol itu sebanyak delapan lalu, harus dibuat 24 per kapolri, perkap. Itu kalau dibuat sampai tahun 2029 itu harus kerja keras kan, belum lagi nanti amandemen atau revisi Undang-Undang Polri yang sudah ada. Ada materi-materi yang menyangkut harus mengubah undang-undang gitu,” ujarnya.

Mekanisme Pemilihan Kapolri

Salah satu poin krusial yang didiskusikan adalah mengenai kedudukan struktural Polri. Mahfud menjelaskan bahwa Komisi tetap merekomendasikan agar Polri berada langsung di bawah Presiden, bukan di bawah kementerian, demi menjaga independensi.

"Menteri itu jabatan politik yang bisa digilir oleh partai politik, Iya kan? Tidak bisa langsung dikendalikan Presiden. Oleh sebab itu lalu diputuskan dan perlu biar aja presiden bertanggung jawab," jelasnya.

Selain itu, sempat muncul diskusi mengenai apakah pengangkatan Kapolri memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Daerah (DPR) atau menjadi hak prerogatif penuh Presiden. Mahfud menyebut ada dua pendapat di internal komisi, satu sisi menginginkan keterlibatan DPR untuk check and balances, sementara sisi lain menginginkan hak langsung Presiden agar lebih lincah dalam mengambil keputusan.

Mahfud secara khusus mengingatkan Presiden mengenai risiko transaksi politik jika pemilihan melibatkan DPR.

"Saya bilang yang penting kenapa dulu kita minta agar tidak dibawa ke DPR, tidak dipilih DPR, saya yang ngomong. ‘Yang penting gini, Pak Presiden. Biasanya kan kalau pemilihan ini ada transaksi politik. Parpolnya bergerak, DPR-nya bergerak, calon-calonnya bergerak. Nah, itu nanti diminimalisir saja’. Karena kami juga dengar sendiri dari pihak Polri dengan DPR memilih Kapolri itu kan Polri lalu punya banyak majikan," kata Mahfud kepada Presiden saat itu.

Meski demikian, Presiden Prabowo dikabarkan cenderung tetap mempertahankan mekanisme melalui DPR demi menjaga semangat reformasi.