Eks Ketua BPK Sebut Audit Kerugian Negara Rp1,5 Triliun di Kasus Chromebook Cacat

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:48 WIB

Terdakwa kasus dugaan korupsi dalam digitalisasi pendidikan pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek tahun 2019-2022 Nadiem Makarim saat menjalani sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (5/1/2026). [Suara.com/Alfian Winanto]

Mantan Ketua BPK Agung Firman Sampurna menilai laporan audit BPKP dalam kasus korupsi Chromebook bersifat asumtif dan cacat hukum.
Agung menyatakan LHA BPKP tidak memenuhi tiga syarat mutlak sahnya perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara di pengadilan.
Laporan audit dianggap tidak menggunakan standar pemeriksaan keuangan resmi serta tidak memiliki bukti awal kecurangan yang kuat.

"Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu terdakwa Nadiem Anwar Makarim sebesar Rp 809.596.125.000," kata Jaksa Roy Riady di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (16/12/2025).

Jaksa menjelaskan hasil perhitungan kerugian negara Rp 2,1 triliun ini berasal dari angka kemahalan harga Chromebook sebesar Rp 1,5 triliun (Rp 1.567.888.662.716,74) dan pengadaan CDM yang tidak diperlukan dan tidak bermanfaat sebesar Rp 621 miliar (Rp 621.387.678.730,00).

Terdakwa kasus dugaan korupsi dalam digitalisasi pendidikan pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek tahun 2019-2022 Nadiem Makarim saat menjalani sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (5/1/2026). [Suara.com/Alfian Winanto]

Selain itu, jaksa mengungkapkan bahwa pengadaan Chromebook dan CDM ini telah memperkaya sejumlah orang lainnya dan koorporasi.

Menurut jaksa, pengadaan Chromebook dan CDM tahun anggaran 2020-2022 tidak sesuai perencanaan, prinsip pengadaan, tanpa melalui evaluasi harga dan survei sehingga laptop tersebut tidak bisa digunakan untuk proses belajar mengajar di daerah 3T (Terluar, Tertinggal, Terdepan).

Adapun daftar pihak yang menerima uang dari pengadaan tersebut berdasarkan dakwaan jaksa ialah sebagai berikut:

Nadiem Anwar Makarim sebesar Rp 809.596.125.000
Mulyatsyah sebesar SGD120.000 dan USD150.000
Harnowo Susanto sebesar Rp 300.000.000,
Dhany Hamiddan Khoir sebesar Rp 200.000.000 dan USD30.000
Purwadi Sutanto sebesar USD7.000
Suhartono Arham sebesar USD7.000
Wahyu Haryadi sebesar Rp35.000.000
Nia Nurhasanah sebesar Rp 500.000.000
Hamid Muhammad sebesar Rp 75.000.000
Jumeri sebesar Rp 100.000.000
Susanto sebesar Rp50.000.000
Muhammad Hasbi sebesar Rp 250.000.000
Mariana Susy sebesar Rp 5.150.000.000
PT Supertone (SPC) sebesar Rp 44.963.438.116,26
PT Asus Technology Indonesia (ASUS) Rp 819.258.280,74
PT Tera Data Indonesia (AXIOO) sebesar Rp 177.414.888.525,48
PT Lenovo Indonesia (Lenovo) sebesar Rp 19.181.940.089,11
PT Zyrexindo Mandiri Buana (Zyrexx) sebesar Rp 41.178.450.414,25
PT Hewlett-Packard Indonesia (Hp) sebesar Rp 2.268.183.071,41
PT Gyra Inti Jaya (Libera) sebesar Rp 101.514.645.205,73
PT Evercoss Technology Indonesia (Evercross) sebesar Rp 341.060.432,39
PT Dell Indonesia (Dell) sebesar Rp 112.684.732.796,22
PT Bangga Teknologi Indonesia (Advan) sebesar Rp 48.820.300.057,38
PT Acer Indonesia (Acer) sebesar Rp 425.243.400.481,05
PT Bhinneka Mentari Dimensi sebesar Rp 281.676.739.975,27

Diketahui, Nadiem menjalankan sidang kasus dugaan korupsi pada program digitalisasi pendidikan terkait pengadaan laptop Chromebook periode 2019-2022 yang ditaksir merugikan negara hingga Rp1,5 triliun.

Selain Nadiem Makarim, tiga nama lain yang juga menjadi terdakwa dalam perkara ini, yaitu Ibrahim Arief selaku Konsultan Teknologi di Kemendikbudristek; Mulyatsah selaku Direktur SMP pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah periode 2020-2021; serta Sri Wahyuningsih yang merupakan Direktur Sekolah Dasar pada direktorat yang sama sekaligus bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk tahun anggaran 2020-2021.

Keempat terdakwa dijerat dengan pasal berlapis. Dakwaan pertama ialah Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mereka juga diduga melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.