ICW Laporkan Dugaan Korupsi Sertifikat Halal Rp49,5 Miliar di Badan Gizi Nasional ke KPK

Bangun Santoso, Dea Hardiningsih Irianto

Kamis, 07 Mei 2026 | 17:24 WIB
ICW Laporkan Dugaan Korupsi Sertifikat Halal Rp49,5 Miliar di Badan Gizi Nasional ke KPK
Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW Wana Alamsyah di gedung KPK, Kamis (7/5/2026). (Suara.com/Dea)
baca 10 detik
  • ICW melaporkan dugaan korupsi pengadaan sertifikasi halal di Badan Gizi Nasional ke KPK pada 7 Mei 2026.
  • Dugaan pelanggaran meliputi ketiadaan dasar hukum, pemecahan paket tender, hingga indikasi praktik pinjam bendera oleh penyedia jasa.
  • Pengadaan senilai Rp141,7 miliar tersebut terindikasi mengalami penggelembungan harga sebesar Rp49,5 miliar yang merugikan keuangan negara.

Suara.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyampaikan persoalan pada pengadaan jasa sertifikasi halal di Badan Gizi Nasional (BGN).

Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW Wana Alamsyah menjelaskan bahwa beberapa permasalahan pada sertifikasi halal di BGN ini berpotensi menimbulkan kerugian negara sekitar Rp49,5 miliar.

“Temuan kami paling kunci, adalah patut diduga adanya markup terkait dengan sertifikasi halal sekitar Rp49 miliar,” kata Wana di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (7/5/2026).

Dia menjelaskan pada 2025 BGN telah selesai melakukan pengadaan jasa sertifikasi halal yang dipecah menjadi 4 tahap.

Wana juga menyebut total anggaran untuk sertifikasi halal tersebut senilai Rp141,79 miliar dengan volume pekerjaan sebanyak 4.000 sertifikasi. Pemenang pengadaan tersebut adalah PT BKI.

Dalam proses pengadaan jasa sertifikasi halal di BGN, ICW menjelaskan sejumlah temuan, salah satunya ialah dugaan tidak ada dasar hukum dalam pelaksanaannya.

Wana menjelaskan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan MBG mewajibkan pemenuhan sertifikasi halal.

Keputusan Kepala BGN Nomor 401.1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan MBG menegaskan kewajiban pemenuhan sertifikasi halal menjadi tanggung jawab Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Dengan demikian seharusnya yang memenuhi sertifikasi halal adalah SPPG bukan BGN, terlebih SPP telah mendapatkan insentif sebesarRp6 juta per hari. Oleh karena itu pengadaan jasa sertifikasi halal oleh BGN tidak memiliki dasar hukum,” tegas Wana.

baca juga

Persoalan kedua ialah adanya empat paket pengadaan jasa sertifikasi halal dengan lokasi, jenis, volume pekerjaan, waktu pelaksanaan, serta penyedia yang sama.

Secara prinsip efisiensi dan kepatutan, kata Wana, paket-paket tersebut seharusnya digabungkan menjadi satu.

Dia menilai penggabungan memungkinkan perolehan harga yang lebih kompetitif seiring meningkatnya volume pekerjaan.

Wana menjelaskan ICW menduga pemecahan paket dilakukan untuk menghindari sejumlah kewajiban seperti menghindari keharusan memperoleh pendapat ahli hukum kontrak sebelum penandatanganan, menghindari mekanisme tender atau seleksi terbuka, dan membatasi tanggung jawab hukum Pengguna Anggaran (PA).

“Jika paket digabung, nilai pagu yang melampaui Rp100 miliar akan menempatkan tanggung jawab pemilihan penyedia secara langsung pada Kepala BGN selaku PA,” ujar Wana.

Badan Gizi Nasional menggelar rakor
Badan Gizi Nasional menggelar rapat koordinasi

Persoalan berikutnya ialah adanya dugaan pinjam bendera. ICW menelusuri daftar Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) di sistem Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan tidak menemukan nama penyedia dalam daftar lembaga yang berwenang.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Orang Dekat Bobby Nasution Diperiksa KPK dalam Kasus Dugaan Suap Proyek PUPR Sumut

Orang Dekat Bobby Nasution Diperiksa KPK dalam Kasus Dugaan Suap Proyek PUPR Sumut

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 15:51 WIB

Purbaya Akui Kebobolan soal Pengadaan Motor Listrik BGN, Anggaran Bakal Diperketat

Purbaya Akui Kebobolan soal Pengadaan Motor Listrik BGN, Anggaran Bakal Diperketat

Bisnis | Kamis, 07 Mei 2026 | 15:02 WIB

Purbaya Tak Berhentikan Posisi Dirjen Bea Cukai Usai Namanya Terseret Dakwaan Suap KPK

Purbaya Tak Berhentikan Posisi Dirjen Bea Cukai Usai Namanya Terseret Dakwaan Suap KPK

Bisnis | Kamis, 07 Mei 2026 | 14:10 WIB

Mensos Gus Ipul Sambangi KPK Besok, Minta Nasihat Terkait Pengadaan Sekolah Rakyat yang Disorot

Mensos Gus Ipul Sambangi KPK Besok, Minta Nasihat Terkait Pengadaan Sekolah Rakyat yang Disorot

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 12:39 WIB

Nama Djaka Budi Utama Masuk Surat Dakwaan Kasus Bea Cukai, KPK Akan Telusuri Keterlibatannya?

Nama Djaka Budi Utama Masuk Surat Dakwaan Kasus Bea Cukai, KPK Akan Telusuri Keterlibatannya?

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 11:29 WIB

BGN Bantah Siswa SD di Pemalang Dikeluarkan Gara-gara Kritik MBG: Itu Tidak Benar

BGN Bantah Siswa SD di Pemalang Dikeluarkan Gara-gara Kritik MBG: Itu Tidak Benar

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 19:24 WIB

JPU KPK Tegaskan Tak Boleh Ada Intervensi di Sidang Kasus Suap Bea Cukai

JPU KPK Tegaskan Tak Boleh Ada Intervensi di Sidang Kasus Suap Bea Cukai

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 19:01 WIB

Terkini

Review The Righteous Mind: Memahami Beda Moral Kubu Liberal dan Konservatif

Review The Righteous Mind: Memahami Beda Moral Kubu Liberal dan Konservatif

Your Say | Sabtu, 21 November 2026 | 15:50 WIB

Polda Metro Tegaskan Kasus Cakra Adi Negara Tak Terkait Dasco! Ini Awal Perkaranya

Polda Metro Tegaskan Kasus Cakra Adi Negara Tak Terkait Dasco! Ini Awal Perkaranya

News | Sabtu, 21 November 2026 | 15:48 WIB

Pulang Larut Usai Konser Guns N' Roses? 4 Rute Transjakarta Ini Siap Mengantar hingga Dini Hari

Pulang Larut Usai Konser Guns N' Roses? 4 Rute Transjakarta Ini Siap Mengantar hingga Dini Hari

News | Sabtu, 21 November 2026 | 15:45 WIB

Kritik Rezim Scopusisme: Saat Publikasi Jadi Target Administrasi Kampus

Kritik Rezim Scopusisme: Saat Publikasi Jadi Target Administrasi Kampus

Your Say | Sabtu, 21 November 2026 | 15:40 WIB

Facebook Punya AI yang Bisa Cari Jawaban dari Percakapan Grup, Ini Cara Kerjanya

Facebook Punya AI yang Bisa Cari Jawaban dari Percakapan Grup, Ini Cara Kerjanya

Tekno | Sabtu, 21 November 2026 | 15:36 WIB

UMP Jakarta 2027 di Bawah Bekasi, Said Iqbal: Apa Hidup di Jakarta Lebih Murah?

UMP Jakarta 2027 di Bawah Bekasi, Said Iqbal: Apa Hidup di Jakarta Lebih Murah?

News | Sabtu, 21 November 2026 | 15:33 WIB

Masjid Asy-Syarief Cangaan, Mengingatkan Langgam Masjid Tua di Kediri Kota

Masjid Asy-Syarief Cangaan, Mengingatkan Langgam Masjid Tua di Kediri Kota

Your Say | Sabtu, 21 November 2026 | 15:30 WIB

Produsen Suku Cadang Tiongkok Mulai Bidik Pasar Aftermarket Indonesia Lewat MGK

Produsen Suku Cadang Tiongkok Mulai Bidik Pasar Aftermarket Indonesia Lewat MGK

Otomotif | Sabtu, 21 November 2026 | 15:30 WIB

MSCI Ancam Pasar Modal RI Turun Kasta, Potensi Dana Asing yang Keluar Rp146 Triliun

MSCI Ancam Pasar Modal RI Turun Kasta, Potensi Dana Asing yang Keluar Rp146 Triliun

Bisnis | Sabtu, 21 November 2026 | 15:22 WIB

4 Ampoule Berbahan Retinol Andalan Atasi Wajah Kendur dan Garis Halus

4 Ampoule Berbahan Retinol Andalan Atasi Wajah Kendur dan Garis Halus

Your Say | Sabtu, 21 November 2026 | 15:20 WIB

×