Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun

Suara.com - "Bau busuk" dugaan korupsi proyek RDF Rorotan senilai Rp1,3 triliun memicu gelombang protes warga Jakarta Timur dan Bekasi yang mengepung Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Selain menuntut pengusutan atas dugaan penggelembungan harga pengadaan, warga mendesak pemerintah bertanggung jawab atas polusi udara yang disebut menyebabkan anak-anak di kawasan JGC hingga Harapan Indah terserang ISPA dan pneumonia akibat operasional fasilitas yang dianggap ilegal tersebut.

Acep Edy Setiawan, salah satu peserta aksi asal JGC, Jakarta Timur, menegaskan bahwa pembangunan RDF Rorotan sejak awal diduga tidak sesuai aturan. Ia menyoroti ketiadaan sosialisasi AMDAL lingkungan maupun AMDAL lalu lintas kepada warga terdampak di sekitar JGC, Harapan Indah (HI), hingga Metland.

"Hari ini kami melihat bahwa RDF Rorotan itu berdiri tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Banyak pertanyaan yang belum terjawab hari ini, dari tahun 2023 sampai saat ini belum bisa dijawab oleh Pemprov DKI Jakarta tentang AMDAL lingkungan, AMDAL lalin yang hari ini seharusnya bangunan itu berdiri secara bertahap," ujar Acep di depan Gedung DPRD DKI Jakarta.

Acep menduga ada upaya pemaksaan operasional fasilitas tersebut demi menutupi keterlibatan oknum tertentu.

"Kenapa semua ini dipaksakan? Seolah-olah ingin menutupi adanya oknum-oknum yang terlibat di era pada saat 2019-2024. Dan saya rasa ini bukan waktunya kita menutup-nutupi orang yang dugaan kita adalah melakukan korupsi," tegasnya.

Dugaan mark-up dan anggaran fantastis

Massa aksi juga menyoroti kejanggalan dalam proses pengadaan proyek senilai Rp1,3 triliun tersebut. Acep menyebut ada indikasi pemilihan kontraktor dengan harga yang lebih mahal meski tersedia opsi yang lebih efisien.

"1,3 triliun dalam proses pengadaannya pun hari ini dipertanyakan karena pada saat pengadaan itu ada harga yang lebih murah tapi dia tidak ambil harga itu. Kenapa dia ambil yang harga mahal, dugaan dari PT Asiana? Ini yang kemudian harus ditelusuri," ungkap Acep.

Ia juga menyinggung insiden kebakaran di lokasi pada Maret lalu yang dinilai terkesan ditutup-tutupi.

"Baru ditrial... mau 100 ton udah kebakaran. Bagaimana kalau dalam anggaran 1,3 triliun itu 2.500 ton per hari? Bagaimana coba itu? Berarti kan indikasi adanya korupsinya ini bisa sama-sama kita lihat," tambahnya.

Tak hanya soal anggaran, massa juga mempertanyakan perpindahan lokasi proyek yang semula direncanakan di Bantar Gebang atau Marunda, namun kemudian dipindahkan ke Rorotan tanpa sosialisasi yang jelas kepada warga terdampak.

"Kenapa terjadi perpindahan lokasi yang hari ini masyarakat tidak tahu sama sekali? Seolah-olah ingin menutupi adanya oknum-oknum yang terlibat di era pada saat 2019-2024," ujar Acep.

Terkait dugaan penyelewengan anggaran yang disuarakan dalam aksi tersebut, Melinda, seorang pengusaha di Kelurahan Pejuang, menekankan bahwa warga menyerahkan sepenuhnya pembuktian kepada aparat penegak hukum.

"Kalau indikasi justru seharusnya kita kembalikan lagi kepada pihak-pihak yang berwenang gitu ya untuk menyelidiki ini. Kan kami bilang ini adalah indikasi. Yang mana kita kembalikan untuk membuktikan itu, kita nggak bisa kasih statement di sini, biar akan dijalankan," pungkas Melinda.

Reporter: Dinda Pramesti K