REGIONAL:
- Titi Anggraini dari Perludem mendesak pemisahan pemilu nasional dan daerah dalam diskusi di Yogyakarta, Kamis (7/5/2026).
- Pemisahan pemilu bertujuan mengatasi kelelahan ekstrem penyelenggara, pemilih, serta isu daerah yang tenggelam oleh agenda nasional.
- Sistem terpisah akan melemahkan dominasi elite pusat, meningkatkan posisi tawar aktor daerah, dan memperbaiki evaluasi kepemimpinan.
Suara.com - Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini, menegaskan pentingnya implementasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah.
Menurutnya, desain pemilu serentak yang selama ini diterapkan memicu kelelahan massal, menenggelamkan isu daerah, hingga memperkuat dominasi elite politik pusat.
Hal itu disampaikan Titi dalam diskusi terbuka bertajuk “Pemilu dan Peluang Kepemimpinan Orang Muda” yang digelar Social Movement Institute di Sekretariat SMI, Yogyakarta, Kamis (7/5/2026).
"Yang pertama pemilu serentak nasional, memilih Presiden, DPR, dan DPD. Jadi dipilih tiga posisi bersamaan, Presiden, DPR, DPD," ujar Titi.
Ia menjelaskan, MK telah memberi batas tegas agar Pilkada tidak lagi digelar bersamaan dengan pemilu nasional. Karena itu, menurutnya harus ada pemilu serentak daerah yang digelar terpisah.
"Pemilu serentak daerah itu memilih DPRD provinsi, kabupaten, kota, dan kepala daerah provinsi dan kabupaten kota, gubernur, bupati, wali kota, melalui pemungutan suara pada satu waktu yang bersamaan. Dan itu jedanya paling cepat 2 tahun dari pemilu nasional, paling lambat 2,5 tahun," tambahnya.
Voter Fatigue
Titi menilai pemisahan pemilu menjadi penting setelah berkaca pada pengalaman Pemilu 2019 dan 2024 yang memakan banyak korban di kalangan penyelenggara.
Menurut dia, pemilu serentak lima kotak membuat pemilih, petugas, hingga sistem politik mengalami kelelahan ekstrem atau voter fatigue.
"Problem pemilih yang mengalami yang disebut dengan voter fatigue, kelelahan pemilih, political fatigue, kelelahan politik, kelelahan penyelenggara. Di 2024 jangan kira enggak ada penyelenggara meninggal, ada 150 orang lebih penyelenggara yang meninggal karena kelelahan, dii 2019 ada 840, 5.175 sakit," ungkapnya.
Tak hanya itu, Titi menilai isu-isu daerah selama ini tenggelam oleh hiruk-pikuk Pilpres. Akibatnya, kontestasi lokal kerap hanya menjadi perpanjangan tangan agenda politik nasional.
70 Persen Caleg DPR “Kiriman” Jakarta
Dalam diskusi tersebut, Titi juga menyoroti dominasi elite pusat dalam politik elektoral daerah.
Ia bahkan mengutip data yang menyebut mayoritas caleg DPR berasal dari Jakarta dan sekitarnya.
"Contoh, data Kompas menyatakan 70 persen lebih caleg DPR itu pengiriman dari Jakarta, Jabodetabek, Deployment dari elit-elit politik yang berdomisili di Jakarta. Tidak pernah sekolah di daerah pilihan (dapil), tidak lahir di dapil, tidak tinggal di dapil. 70 persen lebih," ujarnya.
Menurut Titi, pemisahan pemilu akan membuat aktor politik daerah memiliki posisi tawar yang lebih kuat dan tidak lagi sekadar mengikuti arus politik nasional.
"Dan elit nasional nggak suka dipisahkan dari DPRD karena tadi enggak bisa barter. Padahal kalau saya tanya teman-teman DPRD, teman-teman DPRD merasa lebih senang kalau mereka dipisahkan karena mereka tidak perlu menggendong politisi nasional yang tidak sejalan dengan misalnya visi mereka atau citra politik mereka," tuturnya..
Ia juga menilai sistem pemilu terpisah akan membuat publik lebih mudah mengevaluasi partai dan pemimpin daerah tanpa harus menunggu lima tahun.
"Tapi kalau kita ada pemilu daerah, evaluasi kepemimpinan politik itu bisa dilakukan setidaknya setiap 2,5 tahun sekali. Jadi mesin partai itu juga panas terus untuk nyari kader kontestan yang kompatibel dengan pilihan publik yang tadi bahasanya yang memang layak untuk dipilih," jelasnya.
Reporter: Tsabita Aulia
TERPOPULER
