Kebijakan Libur Sekolah Lebih Awal Saat Piala Dunia 2026 di Meksiko Tuai Protes Keras Orang Tua

Suara.com - Pemerintah Meksiko menghadapi gelombang penolakan masif setelah merencanakan penutupan kegiatan belajar mengajar satu bulan lebih awal demi menyambut ajang Piala Dunia 2026.

Langkah ini dianggap mengorbankan hak pendidikan jutaan anak hanya untuk memfasilitasi kelancaran lalu lintas dan mobilitas turis selama turnamen sepak bola berlangsung.

Dikutip dari BBC, kritik tajam muncul karena keputusan ini dinilai mendadak dan membebani orang tua yang kini harus mencari solusi pengasuhan anak tanpa persiapan matang.

Sekretaris Pendidikan Mario Delgado menyatakan bahwa tahun ajaran akan berakhir pada 5 Juni mendatang.

Kondisi tersebut membuat wali murid hanya memiliki waktu kurang dari empat minggu untuk mengatur ulang jadwal harian keluarga mereka.

"Anak-anak saat ini sedang berada di tengah evaluasi mereka, dan mereka sudah diberitahu bahwa mereka akan dievaluasi berdasarkan apa pun yang mereka miliki. Tanggapan macam apa itu?" ujar salah satu orang tua kepada surat kabar El Universal.

Keluhan lain muncul terkait prioritas pemerintah yang dianggap lebih mengutamakan kenyamanan wisatawan mancanegara dibandingkan kebutuhan warga lokal.

"Mereka ingin kota kosong untuk para turis, dan kami dibiarkan bertanya-tanya apa yang akan kami makan," ucap warga lainnya merujuk pada tingginya biaya kegiatan musim panas.

Persatuan Orang Tua Nasional secara resmi mengutuk langkah tersebut dan menyebut alasan penggunaan Piala Dunia untuk membatalkan kelas sebagai tindakan yang tidak dapat dimaafkan.

"Pertandingan hanya akan diadakan di tiga kota. Mengapa memengaruhi hampir 23 juta siswa dengan dalih yang tidak masuk akal ini?" tulis pernyataan resmi organisasi tersebut.

Dunia usaha yang diwakili oleh Coparmex turut menyuarakan kekhawatiran atas gangguan operasional perusahaan akibat perubahan jadwal sekolah yang tiba-tiba ini.

Pengusaha menilai ketidaksiapan sistem pendukung bagi karyawan yang memiliki anak sekolah akan menciptakan ketidakpastian ekonomi di tingkat nasional.

Merespons tekanan publik, Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum mulai melunakkan sikap dengan menyebut rencana tersebut barulah sebatas usulan.

"Karena banyak warga Meksiko yang menyukai sepak bola dan mengikuti Piala Dunia, usulan ini dibuat untuk memajukan hari libur," ungkap Presiden Meksiko dalam konferensi persnya.

"Namun hari sekolah bagi anak perempuan dan laki-laki juga harus dipertimbangkan," tambah Sheinbaum sebagai sinyal peninjauan kembali kebijakan tersebut.

Pihak istana menegaskan bahwa jadwal pendidikan secara definitif belum diputuskan karena masih menunggu hasil tinjauan menyeluruh.

"Jadi, ini adalah sebuah usulan. Jadwal lengkapnya belum siap, dan kami akan menunggu sampai diputuskan secara pasti," tegas sang Presiden kepada awak media.

Awalnya, keputusan mempercepat libur sekolah diklaim telah disepakati secara aklamasi oleh sekretaris pendidikan di tingkat negara bagian.

Selain faktor keramaian Piala Dunia, cuaca panas ekstrem yang diprediksi melanda wilayah Amerika Latin juga menjadi pertimbangan teknis pemerintah.

Rencananya, tahun ajaran baru tetap dimulai pada 31 Agustus dengan tambahan program penguatan belajar selama dua minggu agar siswa tidak tertinggal materi.

Meksiko menjadi tuan rumah bersama Amerika Serikat dan Kanada untuk Piala Dunia FIFA yang dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

Persiapan turnamen ini sempat dibayangi kekhawatiran keamanan menyusul operasi penumpasan kartel narkoba Jalisco New Generation (CJNG) yang memicu gelombang kekerasan di beberapa wilayah.

Salah satu kota penyelenggara, Guadalajara, merupakan pusat konflik keamanan tersebut, namun pemerintah memastikan telah menyiagakan ribuan personel keamanan.

Presiden FIFA Gianni Infantino menyatakan dirinya merasa sangat tenang dengan jaminan keamanan yang diberikan oleh otoritas Meksiko bagi para penggemar sepak bola.

Meskipun jaminan keamanan diberikan bagi turis, tantangan domestik terkait integrasi jadwal pendidikan tetap menjadi isu panas yang belum terselesaikan di internal pemerintahan.