Babak Baru Korupsi DJKA: KPK Telusuri Aliran Dana dari Sudewo ke Eks Staf Ahli Menhub

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami pusaran kasus suap di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

Terbaru, penyidik kini membidik dugaan aliran uang panas yang menyeret Robby Kurniawan (RB), Staf Ahli Menteri Perhubungan di era Budi Karya Sumadi dan Dudy Purwagandhi.

Uang tersebut diduga mengalir dari tangan anggota Komisi V DPR RI periode 2019-2024, Sudewo (SDW), kepada Robby Kurniawan.

Untuk menguatkan bukti tersebut, lembaga antirasuah telah memeriksa seorang saksi berinisial BBG pada Senin, 13 Mei 2026.

Pemeriksaan ini merupakan bagian dari pengembangan kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api yang telah mengguncang Kemenhub sejak tahun lalu.

“Pemeriksaan kali ini fokus terkait dengan dugaan pemberian uang dari pihak SDW kepada RB yang sebelumnya sudah dilakukan pemeriksaan,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada awak media di Jakarta, Kamis (14/5/2026).

Benarkah Mengalir ke Menteri?

KPK tidak berhenti pada sosok Robby Kurniawan. Penyidik menduga kuat bahwa uang yang diterima oleh Robby tidak berhenti di kantong pribadinya, melainkan dialirkan kembali ke sejumlah pihak di internal Kementerian Perhubungan.

Pertanyaan besar pun muncul: Apakah aliran dana tersebut turut sampai ke meja Menteri Perhubungan saat itu, Budi Karya Sumadi?

Menanggapi hal ini, Budi Prasetyo menegaskan bahwa tim penyidik masih melakukan pendalaman intensif.

“Kami telusuri lagi apakah hanya berhenti di RB atau masih berlanjut,” tegasnya.

Jejak Kelam Proyek Jalur Kereta Api

Skandal besar ini pertama kali terkuak melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dramatis pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah—yang kini telah berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang.

Sejak saat itu, kasus ini terus membengkak. Hingga 20 Januari 2026, KPK tercatat telah menetapkan dan menahan total 21 tersangka, termasuk Sudewo.

Tak hanya individu, dua korporasi juga ikut terseret dan ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini.

Penyimpangan ini diduga terjadi pada sejumlah proyek strategis nasional, di antaranya:

• Pembangunan jalur ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso.
• Pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan.
• Empat proyek konstruksi dan dua proyek supervisi di Lampegan, Cianjur.
• Proyek perbaikan perlintasan sebidang di wilayah Jawa dan Sumatera.

Modus operandi yang digunakan tergolong rapi. KPK menduga ada pengaturan pemenang proyek melalui rekayasa sistematis, mulai dari proses administrasi hingga penentuan pemenang tender di meja lelang.