REGIONAL:
- Pakar pertahanan mendesak Kementerian Pertahanan mereformasi pengadaan alutsista agar tidak hanya membeli wahana tanpa sistem pendukung lengkap.
- Pengadaan alutsista parsial menyebabkan kendala operasional, seperti ketiadaan rudal pada kapal perang dan praktik kanibalisme anggaran pemeliharaan.
- Pemerintah perlu menyusun rencana strategis pertahanan jangka panjang selama 25 tahun guna menjamin kesiapan operasional dan kemandirian perawatan.
Suara.com - Sejumlah pakar pertahanan nasional mendesak agar Kementerian Pertahanan RI yang dipimpin Sjafrie Sjamsoeddin, 'mereformasi' program modernisasi alat utama sistem senjata atau alutsista, termasuk mengenai pengadaannya.
Menurut mereka, agenda modernisasi kekuatan pertahanan Indonesia tengah menjadi sorotan tajam.
Meski pemerintah gencar melakukan pengadaan alutsista dalam beberapa tahun terakhir, satu pertanyaan besar menyeruak: apakah alutsista canggih tersebut benar-benar siap tempur? Ataukah sekadar menjadi 'pajangan', tanpa sistem persenjataan dan dukungan logistik yang lengkap?
Persoalan krusial ini dikupas habis dalam Talkshow Ngopi (Ngobrolin Pertahanan Indonesia), yang dirilis Marapi Consulting & Advisory.
Para pakar militer dan praktisi pertahanan, memberikan peringatan keras bahwa sistem pengadaan yang bersifat parsial—mendahulukan pembelian wahana (platform) tanpa paket persenjataan dan pemeliharaan—adalah "bad lesson" atau pelajaran buruk masa lalu yang tidak boleh terulang.
'Operational Readiness': Rumus Baku yang Terabaikan?
Ketua Harian Perhimpunan Industri Pertahanan Swasta Nasional (Pinhantanas), Mayjen TNI (Purn) Jan Pieter Ate, mengkritisi keras pola perencanaan Kemenhan RI yang tidak komprehensif.
Menurutnya, kesiapan operasi (operational readiness) memiliki rumus baku yang tidak bisa ditawar.
"Standar militer di dunia menyatakan, kesiapan operasi itu adalah penjumlahan platform dikali senjata, dikali awaknya yang terlatih, dikali integrated logistic support (ILS)nya, dan seterusnya," tegas Jan Pieter, dikutip hari Jumat (15/5/2026).
Ia memperingatkan risiko besar jika pemerintah hanya membeli platform, seperti kapal atau pesawat, tanpa memikirkan sistem persenjataan dan dukungan logistik sejak awal kontrak.
Jan Pieter mendesak agar prinsip "mission oriented" dipegang teguh oleh Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, dan Mabes Angkatan.
"Bad lesson dari masa lalu semestinya tidak perlu diulangi. Saat ini kita masa damai, sehingga tidak ada alasan untuk tidak membuat kontrak perawatan jangka panjang," lanjutnya.
'Kanibalisme' Anggaran dan Nasib Kapal PPA Tanpa Rudal
Kritik senada datang dari Alman Helvas Ali, pengamat militer dan Konsultan Marapi Consulting & Advisory.
Alman menyoroti fakta pahit di lapangan, mengenai pengadaan kapal perang terbaru jenis PPA (Pattugliatore Polivalente d'Altura) yang hingga kini belum dilengkapi rudal buatan MBDA.
TERPOPULER