Menhan Soal Kasus Andrie Yunus di Peradilan Militer: Bisa Lebih Berat Hukumannya

Suara.com - Isu mengenai reformasi peradilan militer kembali mencuat dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Anggota Komisi I dari Fraksi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin, mempertanyakan relevansi aturan hukum bagi prajurit TNI, sementara Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan ketegasan sistem peradilan militer saat ini.

TB Hasanuddin mengawali dengan menyinggung kasus penyiraman air keras terhadap aktivis HAM Andrie Yunus yang terjadi belakangan ini.

Ia kemudian mengulas sejarah pembentukan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI hingga perubahannya menjadi UU Nomor 3 Tahun 2025, khususnya terkait Pasal 65 tentang kedudukan prajurit di mata hukum.

Ia mengingatkan kembali roh dari TAP MPR No. VII Tahun 2000 yang mengamanatkan pemisahan peradilan bagi prajurit TNI.

“Prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer, dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum," kata TB mengutip aturan tersebut dalam rapat.

Ia menjelaskan bahwa meski aturan tersebut sudah dimasukkan ke dalam Pasal 65 ayat 2 UU TNI, namun dalam praktiknya masih sering merujuk pada UU Peradilan Militer Nomor 31 Tahun 1997 yang membuat prajurit pelaku pidana umum tetap diadili di peradilan militer.

“Nah, tentu ya, kami menyerahkan sepenuhnya kepada Bapak Panglima, apakah mungkin, ya, kita bersama-sama memperbaiki aturan perundang-undangan ini, atau mungkin dirasa masih belum waktunya, kami sepenuhnya menyerahkannya kepada pemerintah," ujarnya.

Dalam rapat tersebut, apa yang disampaikan oleh TB dijawab oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

Ia menegaskan bahwa kekinian TNI sangat disiplin dalam melakukan penertiban internal tanpa pandang bulu terhadap pangkat jabatan.

“Bisa ditanyakan kepada TNI. Berapa bintang tiga, berapa bintang dua, berapa bintang satu yang dipenjarakan. Kita tidak melihat siapa-siapa. Jadi kalau soal peradilan militer, itu persoalan bukan persoalan yang mutlak kita lakukan itu," tegas Sjafrie.

Sjafrie menolak pandangan bahwa peradilan militer merupakan instrumen untuk melindungi prajurit dari hukuman yang setimpal.

Sebaliknya, ia menyatakan bahwa sanksi dalam peradilan militer seringkali jauh lebih berat, termasuk bagi perwira tinggi.

“Ada seorang perwira tinggi sekarang kena seumur hidup penjara karena melanggar peradilan militer. Jadi kalau tadi ada bicara soal penyiraman, bisa lebih berat hukumannya," jelas Sjafrie.

Menhan menambahkan bahwa pengawasan terhadap peradilan militer kini semakin ketat dan terintegrasi dengan lembaga hukum sipil lainnya.

“Jadi ini supaya Bapak tahu bahwa peradilan militer itu tinggi sekali nilainya. Apalagi sekarang ada oditur militer di Kejaksaan Agung, ada Mahkamah Militer di Mahkamah Agung," pungkasnya.