Prof Siti Zuhro: Elit Jadi Penghambat Kemajuan, Visi Prabowo Harus Dibuktikan

Suara.com - Peneliti Utama Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof. Siti Zuhro, memberikan peringatan terkait masa depan kepemimpinan nasional menjelang Pemilu 2029.

Ia menilai hingga saat ini belum terlihat langkah reformasi politik yang terukur untuk menjamin lahirnya pemimpin dan anggota legislatif yang lebih berkualitas di masa depan.

Siti menyoroti belum adanya peta jalan yang jelas terkait tahapan pembenahan sistem politik di Indonesia.

Menurutnya, publik belum mendapatkan gambaran pasti mengenai agenda reformasi politik, padahal tahapan Pemilu Legislatif diperkirakan mulai berjalan kembali pada pertengahan 2026 atau awal 2027.

“Sampai saat ini seperti itu keadaannya, karena belum ada yang dipertontonkan secara gamblang di publik luas ini bahwa katakan jadwal yang terbaca secara pasti untuk reformasi,” ujar Siti dalam kanal YouTube Forum Keadilan TV, Selasa (19/5/2026).

Minta Semua Partai Politik Berbenah

Siti menegaskan bahwa tanggung jawab pembenahan sistem politik nasional tidak boleh hanya dibebankan kepada satu partai penguasa saja, termasuk Gerindra.

Ia meminta seluruh partai politik yang memiliki kursi di DPR RI mulai melakukan pembenahan secara serius dan terstruktur.

Menurutnya, partai politik merupakan entitas independen yang memiliki tanggung jawab langsung kepada konstituen, bukan sekadar organisasi yang menunggu arahan politik.

“Partai-partai tidak bisa saling mengatakan nunggu perintah. Partai itu entitas independen, punya konstituen. Fungsi representasi mewakili rakyat itu harus menonjol ketika ada di DPR,” tegasnya.

Soroti Tantangan Visi Besar Prabowo

Terkait kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Siti melihat adanya visi besar untuk membawa Indonesia melakukan perubahan secara akseleratif dan meninggalkan pola lama.

Namun, menurutnya, tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana visi tersebut diterjemahkan menjadi langkah konkret agar masyarakat benar-benar merasakan Indonesia sedang bergerak menuju kemajuan.

Ia juga menyoroti persepsi publik yang menilai kelompok elite politik kerap menjadi faktor penghambat perubahan.

“Jangan sampai publik membaca bahwa elit aktor kita selalu menghambat kehendak untuk maju menuju Indonesia 2045. Kita ingin mempertontonkan bahwa kita bangsa yang berhasil membangun peradaban,” ujarnya.

Ingatkan Fungsi Legislasi DPR

Lebih lanjut, Siti menagih peran DPR RI dalam menjalankan fungsi legislasi secara konstruktif.

Ia mengingatkan bahwa proses pembentukan undang-undang tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah atau eksekutif, tetapi juga membutuhkan peran aktif legislatif sebagai mitra sekaligus pengawas.

Menurutnya, fungsi berbicara di parlemen harus diwujudkan dalam kerja nyata melalui pengawasan, legislasi, dan penganggaran yang kuat.

“Eksekutif itu mengeksekusi, bukan omon-omon. Parlemen memang tempatnya berbicara, tapi bicaranya harus dalam kerangka fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran yang kuat. Ini yang kita tunggu,” ungkapnya.

Reporter: Tsabita Aulia