REGIONAL:
- Profesor Siti Zuhro menyoroti lambannya realisasi reformasi institusi Polri yang belum menunjukkan tanda konkret sejak Januari lalu.
- Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa seluruh pejabat negara harus memiliki loyalitas tunggal kepada NKRI, bukan kepada individu.
- Siti mengingatkan Presiden untuk segera menyelaraskan kebijakan publik dengan kebutuhan masyarakat modern agar sesuai mandat rakyat saat Pilpres.
Suara.com - Peneliti Utama Politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Profesor Siti Zuhro, kembali menyoroti komitmen Presiden RI Prabowo Subianto terkait reformasi institusi kepolisian.
Siti mengungkapkan bahwa hingga saat Ini, sejumlah aspirasi krusial termasuk pergantian pucuk pimpinan Polri yang pernah diusulkan para tokoh di Kertanegara pada Januari lalu belum menunjukkan tanda-tanda konkret.
Siti Zuhro mengenang kembali pertemuan tersebut dan mencatat bahwa saat itu Presiden Prabowo belum memberikan jawaban pasti terkait tuntutan perombakan di tubuh Polri.
“Saat itu saya juga ditanya, apakah ada jawaban jelas? Tidak. Cuman dicatat tapi tidak diberikan jawaban pasti. Sebagai tamu, kita tidak bisa mengejar, ada tata kramanya. Tapi kelihatan dari tidak adanya jawaban tadi, ya akhirnya seperti ini (belum ada perubahan),” ujar Siti Zuhro dalam kanal YouTube Forum Keadilan TV, pada Selasa (19/5/2026)
Loyalitas pada Negara, Bukan Individu
Meski mengkritik lambannya realisasi reformasi kepolisian, Siti mengaku tetap mengapresiasi visi besar Prabowo yang menekankan nasionalisme.
Ia menegaskan kembali pesan Presiden bahwa setiap pejabat negara atau “pembantu” presiden harus memiliki loyalitas tunggal kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Saya sangat bangga dengan Bapak Presiden kita yang selalu mengedepankan NKRI. Para pembantunya harus taat pada NKRI, mengabdi pada NKRI, bukan kepada Prabowo. Itu yang masih terngiang di telinga saya,” ungkapnya.
Ia pun menuntut agar dalam masa pemerintahan yang berjalan, komitmen cinta NKRI Tersebut benar-benar diimplementasikan oleh jajaran menteri hingga aparat Keamanan seperti TNI dan Polri dengan kembali ke tugas pokok dan fungsi tupoksi masing-masing.
Mandat Rakyat dan Hak Prerogatif
Terkait posisi pimpinan Polri, Siti mengakui bahwa pergantian jabatan tersebut merupakan hak prerogatif Presiden.
Namun, ia mengingatkan bahwa hak tersebut dibatasi oleh tanggung jawab moral Kepada rakyat yang telah memberikan mandat langsung melalui Pemilihan Presiden (Pilpres).
“Presiden memiliki hak prerogatif, tapi jangan lupa Bapak Presiden dipercaya oleh rakyat melalui Pilpres langsung” tegas Siti.
Dalam hal tersebut, Siti juga menyoroti adanya kesenjangan antara kebijakan publik dengan kebutuhan masyarakat saat ini, yang didominasi oleh generasi milenial dan melek digital.
Menurutnya, perubahan sosial yang dahsyat di era digital menuntut pemerintah untuk bergerak lebih cepat. Ia mempertanyakan apakah kebijakan yang diambil saat Ini sudah mampu menjawab tantangan zaman.
TERPOPULER
