Soroti Anggaran Jumbo untuk MBG di Sidang MK, JPPI: Jutaan Anak Masih Belajar di Sekolah Rusak

Suara.com - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) beberkan ironi besar di sektor pendidikan di hadapan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Di tengah ambisi besar pemerintah menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG), realitas di lapangan justru memperlihatkan potret pendidikan yang sangat sekarat.

Hal itu diungkapkan oleh Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, saat memberikan keterangan sebagai ahli dalam sidang perkara No. 40/PUU-XXIV/2026 terkait uji materiil UU APBN 2026.

Ubaid membeberkan, berdasarkan dokumen Kemendikdasmen per hari ini, masih ada 3.945.259 juta anak Indonesia yang tidak bersekolah.

Tragisnya, hampir separuh dari mereka belum pernah merasakan apa itu bangku sekolah.

"Hampir separuh dari mereka (48%), bahkan belum pernah menikmati bangku sekolah sama sekali, termasuk di layanan pendidikan di jenjang paling dasar (SD)," ujar Ubaid di Gedung MK, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

"Bahkan, keberadaan gedung SD bagi sebagian anak adalah barang mewah, karena tidak ada di desa/kelurahan dan mendapatkannya dirasa masih susah," katnya menambahkan.

Ia menuturkan kalau potret buram tersebut tidak hanya terjadi di wilayah pelosok atau daerah 3T, Tertinggal, Terdepan, dan Terluar. Krisis akses pendidikan dasar itu disebut sudah mengepung wilayah penyangga ibu kota.

Ubaid menuturkan kalau dari sekitar 1.495 desa dan kelurahan di Jabodetabek, terdapat 137 desa dan kelurahan yang hanya memiliki satu SD negeri.

Bahkan, ada 24 desa dan kelurahan yang sama sekali tidak memiliki SD negeri.

"Meski kini pemerintah mewajibkan sekolah hingga 13 tahun (Wajar 13 Tahun), layanan pendidikan dasar kita masih belum menjangkau semua anak. Ini kondisi di Jadebotabek. Di luar wilayah ini, pasti lebih memperihatikan," tuturnya.

Kondisi ini diperparah dengan infrastruktur yang hancur.

Data pemerintah sendiri mencatat ada lebih dari 60 persen gedung SD di Indonesia dalam kondisi rusak. Alih-alih fokus memperbaiki sekolah, pemerintah justru memasukkan program makan gratis ke anggaran pendidikan.

"Jutaan anak masih belajar di sekolah rusak, ruang kelas bocor, dan fasilitas yang tidak layak," lanjutnya.

Ubaid menegaskan, jika anggaran raksasa MBG terus dipaksakan memotong porsi mandatory spending pendidikan 20 persen, maka ruang fiskal untuk memperbaiki nasib jutaan anak ini akan hilang. Bahkan, putusan MK setahun lalu soal sekolah gratis di negeri dan swasta pun kini terancam jadi pepesan kosong.

"Jangan sampai konstitusi pendidikan kita diperalat sebagai alat legitimasi fiskal bagi program di luar penyelenggaraan pendidikan. Ini penting diperhatikan, sebab menyangkut nasib masa depan hak pendidikan jutaan anak Indonesia," pungkas Ubaid.