Pengamat Soroti Komunikasi Pemerintah, Optimisme Tak Nyambung dengan Realitas Rakyat

Suara.com - Dosen Komunikasi Pemerintahan dan Politik Fisipol UGM, Gilang Desti Parahita, menyoroti komunikasi publik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai semakin menciptakan jarak dengan masyarakat. Menurutnya, narasi optimisme yang terus digaungkan pemerintah tidak sejalan dengan realitas ekonomi dan sosial yang dirasakan warga di lapangan.

Gilang menilai persoalan utama bukan sekadar pada isi pesan pemerintah, melainkan absennya empati dalam komunikasi publik yang disampaikan presiden.

"Yang tidak ada dalam banyak pidato Bapak Presiden yang terhormat ini adalah penyebutan-penyebutan apa pun, pengalaman apa yang dirasakan oleh rakyat," kata Gilang, dikutip Rabu (20/5/2026).

Ia menjelaskan, dalam teori komunikasi publik setidaknya terdapat dua pendekatan yang biasa digunakan pemerintah saat menghadapi krisis atau persoalan besar.

Pertama adalah pendekatan epideitik yang menekankan penguatan identitas bersama sebagai bangsa. Kedua adalah pendekatan deliberatif yang menonjolkan langkah konkret pemerintah dalam menyelesaikan masalah.

Namun, menurut Gilang, dua pendekatan itu menjadi tidak efektif ketika tidak dibarengi pengakuan terhadap keresahan publik. Ia menilai pidato yang hanya menonjolkan optimisme atau instruksi pemerintah justru terasa jauh dari kehidupan masyarakat sehari-hari.

"Persoalannya adalah ketika dua pendekatan ini ya, yang epideitik maupun yang deliberatif ini tidak juga menyertakan empati kepada publik," ujarnya.

Gilang menyebut pemerintah semestinya terlebih dahulu mengakui kondisi sulit yang tengah dialami masyarakat, mulai dari rupiah melemah yang berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok hingga menurunnya daya beli. Pengakuan eksplisit itu dinilai penting agar publik merasa didengar.

Ia mengaku menemukan langsung keresahan tersebut saat melakukan riset di Lombok Timur terhadap kelompok masyarakat marginal, seperti perempuan, warga miskin, dan penyandang disabilitas.

Dalam riset itu, warga mengeluhkan harga hasil ternak yang turun drastis karena daya beli masyarakat melemah, sementara harga kebutuhan pokok justru meningkat.

Itu sebabnya narasi pemerintah yang menyebut kondisi ekonomi "baik-baik saja" dianggap sulit diterima sebagian warga.

"Terjadi jarak yang terlalu jauh antara narasi tunggal pemerintah tentang optimisme dengan realitas yang dirasakan oleh masyarakat," ujarnya.

Persepsi publik, kata Gilang, sering kali berbeda dengan data makroekonomi yang dipaparkan pemerintah.

Menurutnya, keresahan publik saat ini dapat terlihat dari percakapan yang berkembang di media sosial maupun pengalaman sehari-hari masyarakat, mulai dari sulitnya mencari pekerjaan hingga persoalan akses bantuan sosial yang dinilai makin rumit akibat proses digitalisasi dan verifikasi data.

"Nah, ini enggak bisa kita menyebut sesederhana ekonomi sedang baik-baik saja," tegasnya.

Narasi optimisme ekonomi yang digembar-gemborkan mungkin terasa relevan hanya bagi kelompok elite yang memiliki akses sumber daya besar. Namun berbeda bagi warga biasa yang menghadapi tekanan hidup sehari-hari.