Bakom Ungkap Digitalisasi Bansos Bisa Hemat Anggaran Negara hingga Rp 200 Triliun

Dicky Prastya

Rabu, 19 Agustus 2026 | 15:55 WIB
Bakom Ungkap Digitalisasi Bansos Bisa Hemat Anggaran Negara hingga Rp 200 Triliun
ilustrasi bansos (Gemini)
baca 10 detik
  • Kepala Bakom Muhammad Qodari menyatakan penerapan Perlinsos Digital berpotensi menghemat APBN hingga Rp 200 triliun melalui perbaikan data.
  • Uji coba sistem di Surabaya berhasil mengoreksi kesalahan data dengan mengeluarkan ribuan warga tidak berhak dan memasukkan warga layak.
  • Digitalisasi penyaluran bantuan sosial ini bertujuan memastikan anggaran negara terserap secara adil dan tepat sasaran kepada masyarakat.

Suara.com - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari mengungkapkan penerapan sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital berpotensi menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 127 triliun hingga Rp 200 triliun.

Ia menjelaskan, angka penghematan ini didapatkan dari pembenahan akurasi data penerima bantuan sosial (bansos) yang bersumber dari alokasi anggaran perlindungan sosial APBN sebesar Rp 1.300 triliun.

Menurut Qodari, potensi efisiensi ini mengacu pada koreksi Dewan Ekonomi Nasional (DEN) tahun 2024 melalui penerapan prinsip Digital Public Infrastructure (DPI) serta pengintegrasian filter data lintas kementerian dan lembaga.

"Penerapan prinsip DPI dan penggunaan filter data yang lebih baik dalam program PKH dan BPNT berpotensi menghemat puluhan triliun rupiah anggaran pemerintah. Sementara itu apabila diterapkan pada berbagai program perlinsos lainnya potensi efisiensi diperkirakan mencapai Rp 127 hingga Rp 200 triliun mengacu pada koreksi Dewan Ekonomi Nasional pada tahun 2024," katanya dalam konferensi pers di Kantor Bakom RI, Jakarta, Rabu (19/8/2026).

Qodari menegaskan, besarnya anggaran perlindungan sosial yang mencapai hampir 30 persen dari APBN menuntut keberadaan sistem terintegrasi agar penyaluran dana tidak bocor dan benar-benar dirasakan masyarakat yang berhak.

"Besarnya anggaran penyelindungan sosial yang mencapai sekitar Rp1.300 triliun atau hampir 30 persen dari APBN tentunya harus didukung sistem yang mampu memastikan bantuan agar kepaksasaran dan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Jadi betul-betul adil ya, yang berhak menerima harus menerima, yang tidak berhak menerima tidak boleh menerima," tegasnya.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) Muhammad Qodari (dok. BAKOM)
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) Muhammad Qodari (dok. BAKOM)

Mengutip catatan Kementerian Sosial (Kemensos), sekitar 45 persen bansos selama ini masih mengalami inclusion error, yaitu kondisi ketika warga yang tidak berhak justru menerima bansos. Di sisi lain, masalah exclusion error membuat warga yang seharusnya dibantu malah tidak terdata.

Ia pun memperlihatkan uji coba Perlinsos Digital di Kota Surabaya, di mana sistem baru ini mampu membersihkan data penerima secara signifikan.

"Hasil pendataan di Surabaya menunjukkan, di Surabaya ada sekitar 25.000 KK yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial. Nah ini inclusion error ini, inclusion error yang harus dikoreksi. Sementara sekitar 51.000 KK yang sebelumnya belum terdata justru berhak menerima bantuan. Nah ini exclusion error, jadi selama ini exclusion errornya averi 51.000 kakak, besar sekali," beber dia.

baca juga

Dia menambahkan, perbaikan data tersebut langsung memberikan dampak nyata bagi masyarakat yang sebelumnya terabaikan.

"Bayangkan ada sekitar 51.000 kepala keluarga yang selama ini seharusnya menerima bantuan sosial tetapi belum mendapatkannya. Melalui digitalisasi perlinsos, mereka kini memperoleh haknya. Inilah wujud keadilan dalam penyaluran bantuan sosial," timpal dia.

Lebih lanjut, penataan ulang sistem bansos ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan setiap rupiah uang rakyat digunakan secara tepat dan bertanggung jawab.

"Potensi efisiensi tersebut sejalan dengan visi dan misi kepemimpinan Presiden Prabowo untuk memastikan anggaran negara digunakan secara efektif hingga manfaatnya dapat dirasakan," jelas Qodari.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Berkat Digitalisasi, Verifikasi Penerima Bansos Kini Cukup 5 Menit dari Sebelumnya 200 Hari

Berkat Digitalisasi, Verifikasi Penerima Bansos Kini Cukup 5 Menit dari Sebelumnya 200 Hari

Bisnis | Rabu, 19 Agustus 2026 | 15:33 WIB

Bakom Pamer Lulusan Sekolah Unggul Garuda Masuk Kampus Top Dunia Naik 177%

Bakom Pamer Lulusan Sekolah Unggul Garuda Masuk Kampus Top Dunia Naik 177%

Bisnis | Rabu, 19 Agustus 2026 | 15:06 WIB

Anggaran Pendidikan Naik Rp50,9 Triliun, SD-SMP Gratis Harus Segera Direalisasikan!

Anggaran Pendidikan Naik Rp50,9 Triliun, SD-SMP Gratis Harus Segera Direalisasikan!

News | Rabu, 19 Agustus 2026 | 14:35 WIB

Transaksi Judol Rp2,68 Miliar Terdeteksi di Keluarga Penerima Bansos Jawa Barat

Transaksi Judol Rp2,68 Miliar Terdeteksi di Keluarga Penerima Bansos Jawa Barat

News | Selasa, 18 Agustus 2026 | 21:30 WIB

RAPBN 2027: Pemerintah Siapkan Insentif Pajak Rp 632 Triliun, Tertinggi Sejak 2022

RAPBN 2027: Pemerintah Siapkan Insentif Pajak Rp 632 Triliun, Tertinggi Sejak 2022

Bisnis | Selasa, 18 Agustus 2026 | 21:12 WIB

RAPBN 2027: Daftar 10 Kementerian Lembaga dengan Anggaran Tertinggi, BGN Pertama Tapi Dipangkas

RAPBN 2027: Daftar 10 Kementerian Lembaga dengan Anggaran Tertinggi, BGN Pertama Tapi Dipangkas

Bisnis | Selasa, 18 Agustus 2026 | 20:48 WIB

Terkini

8 Tahun Tanpa Status Jelas, Nasib 64 Buruh Anak Perusahaan Krakatau Steel Tuntas di Tangan DPR

8 Tahun Tanpa Status Jelas, Nasib 64 Buruh Anak Perusahaan Krakatau Steel Tuntas di Tangan DPR

News | Rabu, 18 November 2026 | 12:23 WIB

Developer Lokal LYTO Garap 'Ragnarok Castle' untuk Pasar Global, Siap Rilis 2027

Developer Lokal LYTO Garap 'Ragnarok Castle' untuk Pasar Global, Siap Rilis 2027

Tekno | Rabu, 18 November 2026 | 12:23 WIB

10 Fakta Badak Jawa di Ujung Kulon, Satwa Langka yang Terancam Relokasi

10 Fakta Badak Jawa di Ujung Kulon, Satwa Langka yang Terancam Relokasi

Tekno | Rabu, 18 November 2026 | 12:21 WIB

Gempuran The Fed dan El Nino: Menanti Keputusan Krusial Bank Indonesia

Gempuran The Fed dan El Nino: Menanti Keputusan Krusial Bank Indonesia

Bisnis | Rabu, 18 November 2026 | 12:21 WIB

Pastikan Tak Pakai Hutan UI untuk Sekolah Rakyat, Cak Imin: Saya Tak Setuju Hutan Kota Jadi Gedung

Pastikan Tak Pakai Hutan UI untuk Sekolah Rakyat, Cak Imin: Saya Tak Setuju Hutan Kota Jadi Gedung

News | Rabu, 18 November 2026 | 12:15 WIB

NASA Peringatkan El Nino 2026 Berpotensi Lebih Kuat dari Peristiwa 1997

NASA Peringatkan El Nino 2026 Berpotensi Lebih Kuat dari Peristiwa 1997

News | Rabu, 18 November 2026 | 12:15 WIB

Dasco Buka Suara soal Namanya Dikaitkan dengan Judol, Doxing hingga Intimidasi

Dasco Buka Suara soal Namanya Dikaitkan dengan Judol, Doxing hingga Intimidasi

Sumut | Rabu, 18 November 2026 | 12:13 WIB

Samai Rekor Beyonce, RAYE Pimpin Grammy Awards 2027 dengan 11 Nominasi

Samai Rekor Beyonce, RAYE Pimpin Grammy Awards 2027 dengan 11 Nominasi

Your Say | Rabu, 18 November 2026 | 12:10 WIB

Tolak Jadi Saksi Mahkota Kasus Korupsi Kuota Haji, Yaqut: Saya Merasa Tidak Berkaitan

Tolak Jadi Saksi Mahkota Kasus Korupsi Kuota Haji, Yaqut: Saya Merasa Tidak Berkaitan

News | Rabu, 18 November 2026 | 12:04 WIB

Indonesia Pulangkan 10 Tengkorak Manusia dari Jerman, Apa itu?

Indonesia Pulangkan 10 Tengkorak Manusia dari Jerman, Apa itu?

News | Rabu, 18 November 2026 | 12:04 WIB

×