-
Video intimidasi menteri Itamar Ben-Gvir memicu keretakan besar di dalam kabinet Benjamin Netanyahu.
-
Negara-negara Barat kompak mengecam perlakuan tidak manusiawi terhadap ratusan aktivis kemanusiaan Gaza.
-
Netanyahu memerintahkan deportasi cepat bagi seluruh aktivis guna meredam eskalasi konflik diplomatik.
Suara.com - Aksi provokatif Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, yang mengunggah video intimidasi terhadap ratusan aktivis kemanusiaan Gaza Global Sumud Flotilla justru menjadi bumerang bagi negaranya. Tindakan tersebut memicu keretakan domestik yang tajam sekaligus gelombang kecaman diplomatik dari berbagai belahan dunia.
Peristiwa ini membongkar rapuhnya koordinasi internal kabinet Israel dalam merespons tekanan internasional terkait blokade kemanusiaan. Sentimen negatif global kini bergeser, dari yang semula fokus pada aksi pencegatan kapal menjadi sorotan tajam atas pelanggaran hak asasi manusia.
Alih-alih memperkuat posisi politik Israel, flexing kekuasaan Ben-Gvir dinilai meruntuhkan narasi pembelaan diri yang selama ini dibangun Yerusalem. Isu ini dengan cepat memantik respons keras dari sekutu Barat hingga negara-negara Timur Tengah.
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu langsung mengambil jarak dari tindakan menteri sayap kanan tersebut demi meredam gejolak geopolitik. Meski mendukung pembatasan wilayah, Netanyahu menegaskan bahwa metode yang dipamerkan sang menteri telah melanggar batas norma.

"Meskipun Israel memiliki hak penuh untuk menghentikan armada provokatif dari para pendukung teroris Hamas, cara Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir memperlakukan para aktivis tidak sejalan dengan nilai dan norma Israel," ujar Netanyahu dikutip dari AP.
Dalam rekaman video yang dirilis hari Rabu, Ben-Gvir tampak berjalan congkak di antara sekitar 430 aktivis yang ditahan dengan tangan terikat. Sebagian besar tahanan dipaksa berlutut hingga kepala mereka menyentuh lantai ruang tahanan darurat di dek kapal.
"Selamat datang di Israel, kamilah tuan tanahnya," kata Ben-Gvir sambil melambaikan bendera besar Israel.
Ketika seorang aktivis berteriak "Bebaskan Palestina", petugas keamanan langsung membantingnya ke lantai secara kasar di depan kamera. Pada cuplikan lain, Ben-Gvir kembali melontarkan kalimat ejekan yang merendahkan martabat para tahanan kemanusiaan tersebut.
![Militer Israel yang mencegat kapal misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla di perairan internasional.[tangkapan layar/Republika]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/05/18/60729-global-sumud-flotilla.jpg)
"Mereka datang ke sini penuh kebanggaan seperti pahlawan besar. Lihat mereka sekarang," ucap Ben-Gvir.
Tindakan itu sengaja dipublikasikan untuk menekan perdana menteri agar memberikan otoritas penuh kepadanya dalam menjatuhkan hukuman. Ben-Gvir secara terbuka menuntut ruang gerak yang lebih luas untuk memenjarakan para aktivis tersebut.
"Saya katakan kepada Perdana Menteri Netanyahu, serahkan mereka kepada saya untuk waktu yang sangat lama, serahkan mereka kepada kami untuk penjara teroris," kata Ben-Gvir.
Aksi sepihak ini langsung menyulut kemarahan Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, yang melihat dampak buruknya terhadap diplomasi luar negeri. Melalui platform X, Saar secara terbuka menyerang rekan sejawatnya tersebut karena dianggap mempermalukan negara di panggung internasional.
"Anda dengan sengaja menyebabkan kerugian bagi Negara kita dalam pertunjukan yang memalukan ini. Tidak, Anda bukan wajah Israel," tulis Saar.
Konfrontasi tersebut menjalar hingga ke ruang parlemen Israel ketika kedua pejabat tinggi ini saling melemparkan argumen sengit. Ben-Gvir membalas tuduhan tersebut dengan menuding Saar telah memperlihatkan mentalitas yang lemah di hadapan musuh.
Ben-Gvir menuduh Saar telah "tunduk pada teroris" dan menyatakan bahwa permintaan maaf apa pun dari Israel akan mengirimkan pesan "kelemahan", "ketundukan", dan "penyerahan diri".
Di sisi lain, respons internal ini dinilai terlambat oleh kelompok hak asasi manusia yang melihat adanya pola kekerasan sistemik. Lembaga hukum Adalah menuduh otoritas Israel sengaja melanggengkan kebijakan kriminal yang merendahkan martabat manusia.
Adalah menyatakan hal ini mengikuti pola perlakuan buruk serupa oleh otoritas Israel terhadap aktivis dalam misi flotilla sebelumnya "di mana Israel menghadapi nol akuntabilitas."
Suhad Bishara, pengacara dari Adalah, mengungkapkan bahwa tim hukum mendeteksi adanya tindak kekerasan fisik yang dialami para tahanan. Berdasarkan pemeriksaan, beberapa aktivis bahkan harus dilarikan ke fasilitas medis akibat luka tembak senjata non-letal.
Bishara mengatakan kepada The Associated Press bahwa sekelompok dari 11 pengacara yang mengunjungi para tahanan mengetahui setidaknya ada dua aktivis yang dirawat di rumah sakit setelah ditembak dengan peluru karet "tanpa alasan, tanpa pembenaran apa pun."
Juru bicara Flotilla, Rania Batrice, menilai keberanian Ben-Gvir mengunggah video tersebut merupakan dampak langsung dari absennya sanksi tegas global selama ini. Ia mendesak komunitas internasional untuk mengambil langkah konkret yang lebih masif daripada sekadar kecaman tertulis.
"Jika mereka melakukan itu kepada orang Eropa, Amerika, dan orang-orang dari Afrika Selatan serta seluruh dunia, bayangkan apa yang mereka lakukan terhadap rakyat Palestina," kata Batrice kepada AP dalam sebuah wawancara daring.
Sikap keras juga ditunjukkan oleh sekutu-sekutu dekat Israel di Eropa yang merasa warga negaranya diperlakukan secara tidak manusiawi. Menteri Luar Negeri Inggris, Yvette Cooper, langsung melayangkan protes keras dan menuntut transparansi penuh atas insiden tersebut.
Cooper mengatakan video tersebut "melanggar standar paling dasar dari rasa hormat dan martabat" dalam bagaimana orang harus diperlakukan.
Kecaman serupa datang dari Roma yang menilai tindakan tersebut mencederai hukum humaniter internasional secara terang-terangan. Pemerintah Italia bahkan langsung memanggil perwakilan diplomatik Israel untuk meminta pertanggungjawaban.
Italia mengutuk perlakuan terhadap aktivis yang ditahan sebagai pelanggaran martabat manusia dan menyebut video Ben-Gvir "tidak dapat diterima."
Menteri Luar Negeri Kanada, Anita Anand, turut mengambil langkah tegas dengan memerintahkan jajarannya untuk memanggil Duta Besar Israel di Ottawa. Sementara itu, Turki dan Yunani mengeluarkan pernyataan bersama yang mengutuk keras kebrutalan moral tersebut.
Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan perilaku tersebut "secara terbuka menunjukkan kepada dunia pola pikir yang kejam dan biadab" dari pemerintah Israel.
Kementerian Luar Negeri Yunani menyebut tindakan Ben-Gvir "tidak dapat diterima dan sepenuhnya patut dikutuk" serta menyatakan telah mengajukan protes resmi.
Kelompok Hamas tidak tinggal diam dan memanfaatkan momentum ini untuk menyerang balik legitimasi moral pemerintah Israel di mata publik dunia. Mereka menyebut rekaman penahanan tersebut sebagai bukti nyata dari degradasi moralitas aparat keamanan Israel.
Hamas menyebutnya sebagai "adegan pelecehan dan penghinaan" terhadap para aktivis, serta mengatakan hal itu menunjukkan "dekadensi moral dan sadisme" Israel.
Di tengah tekanan yang meroket, Netanyahu akhirnya mengambil keputusan cepat untuk memotong kompas tuntutan radikal dari menteri keamanan nasionalnya. Perdana menteri menginstruksikan agar para aktivis asing tersebut segera dideportasi ke negara asal mereka.
Netanyahu mengatakan dia telah memberikan instruksi agar para aktivis tersebut dideportasi "secepat mungkin."
Insiden ini bermula ketika armada kapal kemanusiaan (flotilla) yang membawa bantuan simbolis berangkat dari Turki pekan lalu menuju Gaza. Misi ini bertujuan untuk menembus blokade laut Israel yang telah mengisolasi hampir 2 juta warga Palestina di wilayah tersebut.
Militer Israel mencegat kapal-kapal tersebut di perairan internasional dekat Siprus, sekitar 268 kilometer dari garis pantai Gaza, menggunakan metode non-letal. Di antara ratusan aktivis lintas negara tersebut, terdapat tokoh-tokoh penting termasuk kerabat dari Presiden Irlandia Catherine Connolly.
Meski mendapat pembelaan dari Perdana Menteri Irlandia Micheál Martin, Amerika Serikat mengambil posisi kontras dengan menjatuhkan sanksi keuangan kepada para aktivis. Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, secara resmi melabeli kelompok armada kemanusiaan tersebut sebagai entitas yang terafiliasi dan mendukung jaringan terorisme.