Warga Daerah Cuma Dapat Makan, KPK Sebut Duit Program MBG Balik Lagi ke Kota Besar

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum bisa membuat perputaran uang di daerah.

Hal itu disampaikan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin saat menyampaikan kajian yang dilakukan Direktorat Pencegahan dan Monitoring KPK mengenai program MBG.

"Hasil kajian kami menunjukkan bahwa uang yang kembali ke daerah itu jumlahnya sangat minim di bawah 5 persen," kata Aminudin kepada wartawan di Banten, Rabu (20/5/2026).

Aminudin menjelaskan mayoritas perputaran uang justru masih terjadi di kota-kota besar. Sebab, sebagian besar pemasok dalam program MBG masih didominasi oleh mereka yang ada di kota-kota besar.

"Jadi dampaknya ke masyarakat sekitar ya mereka hanya bagian makan saja satu ompreng per orang per hari, tapi dampak ekonomi yang lainnya enggak ada pun kalau ada sangat kecil sekali," ujar Aminudin.

Lebih lanjut, dia juga menyinggung soal kesiapan Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru dibentuk tetapi langsung mengelola anggaran besar untuk program MBG.

Aminudin menilai kondisi internal BGN saat ini masih belum matang dari sisi infrastruktur, organisasi, hingga regulasi sehingga, kerawanan masalah tata kelola akhirnya bermunculan.

“Kondisi ini sangat rentan terjadi minimal kalau kita lihat dari sisi tata kelola akan berantakan,” ujar Aminudin.

Dia menjelaskan BGN menerima anggaran sekitar Rp85 triliun pada 2025 meski serapannya disebut hanya sekitar 60 persen atau Rp61 triliun. Kemudian pada 2026, anggaran MBG melonjak menjadi Rp268 triliun.

“Lembaga baru berdiri, infrastrukturnya berantakan, organisasinya, regulasinya juga belum siap sudah mendapat anggaran cukup besar dengan anggaran jumbo,” tandas Aminudin.