Nilai Rezim Prabowo-Gibran Mundur, PSAD UII Sebut Amanat Reformasi 1998 Telah Dikhianati

Disampaikan Masduki, gelontoran berbagai proyek strategis nasional bernilai fantastis dan program populis jangka pendek dituding tidak berjalan secara solid. Belum lagi ketika berbicara tentang dugaan pelanggaran HAM.

Atas dasar rentetan evaluasi tersebut, elemen publik diajak untuk bersatu mengambil sikap tegas.

"Sudah saatnya seluruh elemen publik yang waras dan berpikir kebangsaan untuk menyatukan langkah dan menunjukkan sikap tegas atas kepemimpinan Prabowo-Gibran," tuturnya.

Masduki menegaskan bahwa peringatan reformasi saat ini tidak boleh sekadar menjadi pajangan sejarah atau bumbu pidato tanpa adanya tindakan nyata untuk merawatnya.

Secara khusus, dalam momentum peringatan 28 Tahun Reformasi tanggal 21 Mei 2026 ini, PSAD UII memberikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah Prabowo-Gibran:

1. Membatasi dan menghentikan pidato-pidato kenegaraan yang menyinggung dan menyakiti hati masyarakat kecil dan rentan dengan narasi-narasi yang tidak inklusif.
2. Menghentikan berbagai bentuk kebijakan populis yang bersandar pada politik praktis jangka pendek rezim seperti MBG, Koperasi Merah Putih, Food Estate, dan Sekolah Rakyat, yang dampaknya kini terasa mencekik masyarakat lemah.
3. Menghentikan beragam kebijakan yang memperkuat militerisme dan menolak berbagai keterlibatan TNI aktif dalam agenda dan jabatan sipil.
4. Membuka ruang demokrasi dan otonomi yang luas agar tidak terjadi penumpukan dan pemusatan kekuasaan di tangan presiden, sebagaimana yang saat ini terjadi.
5. Dari segi ekonomi politik internasional, menghentikan kebijakan Agreement on Reciprocal Trade (ART) dan keluar dari Board of Peace (BoP) berserta turunannya yang mengganggu bahkan menggadaikan kedaulatan Republik ke tangan pemerintah asing.