Nilai Rezim Prabowo-Gibran Mundur, PSAD UII Sebut Amanat Reformasi 1998 Telah Dikhianati

Suara.com - Pusat Studi Agama dan Demokrasi Universitas Islam Indonesia (PSAD UII) mengeluarkan kritik tajam tepat pada peringatan 28 tahun reformasi, 21 Mei 2026.

Kritik itu menyoroti kepemimpinan nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang kian melenceng dari enam agenda reformasi 1998 silam.

Kepala Pusat Studi Agama dan Demokrasi Universitas Islam Indonesia (PSAD UII) Masduki menuturkan kondisi politik, hukum, hak asasi manusia (HAM), hingga sektor ekonomi saat ini dinilai tidak menunjukkan perbaikan.

Sebaliknya, negara dianggap tengah mengalami kemunduran serius dan kembali ke pola kepemimpinan masa lalu.

"Memasuki usia reformasi ke-28 tahun, perkembangan situasi politik, ekonomi, HAM, dan hukum di Indonesia menunjukkan indikasi regresi, stagnasi, bahkan menjauh dari enam agenda reformasi," kata Masduki dalam keterangannya, Kamis (21/5/2026).

Ia mengaku khawatir terhadap situasi demokrasi di tanah air yang kini dirasa semakin menjauh dari cita-cita awal perjuangan rakyat.

"Kami melihat bahwa peristiwa reformasi 1998 dan amanat yang muncul dalam momentum politik ini telah menjadi mitos," ujarnya.

Selain persoalan mundurnya iklim demokrasi, sorotan tajam turut diarahkan pada jebloknya performa ekonomi nasional.

Pemerintah dianggap tidak memiliki langkah yang konkret dan terukur untuk mengatasi kemerosotan nilai tukar mata uang yang kian mengkhawatirkan.

Dampak dari lemahnya tata kelola ekonomi ini disebut mulai memicu kecemasan baru terkait kestabilan kondisi sosial dan politik di tingkat nasional.

"Terkini, penurunan nilai tukar rupiah hingga mencapai angka yang tak pernah terjadi sebelumnya (hampir menembus Rp18 ribu per dollar AS) menunjukkan kinerja buruk sektor ekonomi, berpotensi memicu krisis ekonomi dan stabilitas politik nasional," tegasnya.

Lebih luas, PSAD UII menyoroti kembali menguatnya pengaruh militer dalam ranah sipil melalui sejumlah regulasi dan keterlibatan institusi pertahanan dalam program kemasyarakatan.

Langkah ini dinilai kontraproduktif dengan semangat menghapus peran politik-birokrasi militer yang diperjuangkan pada tahun 1998 silam.

Tidak hanya itu, pemusatan kekuasaan di tingkat eksekutif dan intervensi terhadap kebebasan berekspresi lewat penangkapan aktivis turut memperpanjang daftar kemunduran ini.

"Kami melihat rezim Prabowo Subianto telah terindikasi kuat membawa Indonesia kembali ke era Orde baru yang berpola populis-otoritarian," ujarnya.

Disampaikan Masduki, gelontoran berbagai proyek strategis nasional bernilai fantastis dan program populis jangka pendek dituding tidak berjalan secara solid. Belum lagi ketika berbicara tentang dugaan pelanggaran HAM.

Atas dasar rentetan evaluasi tersebut, elemen publik diajak untuk bersatu mengambil sikap tegas.

"Sudah saatnya seluruh elemen publik yang waras dan berpikir kebangsaan untuk menyatukan langkah dan menunjukkan sikap tegas atas kepemimpinan Prabowo-Gibran," tuturnya.

Masduki menegaskan bahwa peringatan reformasi saat ini tidak boleh sekadar menjadi pajangan sejarah atau bumbu pidato tanpa adanya tindakan nyata untuk merawatnya.

Secara khusus, dalam momentum peringatan 28 Tahun Reformasi tanggal 21 Mei 2026 ini, PSAD UII memberikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah Prabowo-Gibran:

1. Membatasi dan menghentikan pidato-pidato kenegaraan yang menyinggung dan menyakiti hati masyarakat kecil dan rentan dengan narasi-narasi yang tidak inklusif.
2. Menghentikan berbagai bentuk kebijakan populis yang bersandar pada politik praktis jangka pendek rezim seperti MBG, Koperasi Merah Putih, Food Estate, dan Sekolah Rakyat, yang dampaknya kini terasa mencekik masyarakat lemah.
3. Menghentikan beragam kebijakan yang memperkuat militerisme dan menolak berbagai keterlibatan TNI aktif dalam agenda dan jabatan sipil.
4. Membuka ruang demokrasi dan otonomi yang luas agar tidak terjadi penumpukan dan pemusatan kekuasaan di tangan presiden, sebagaimana yang saat ini terjadi.
5. Dari segi ekonomi politik internasional, menghentikan kebijakan Agreement on Reciprocal Trade (ART) dan keluar dari Board of Peace (BoP) berserta turunannya yang mengganggu bahkan menggadaikan kedaulatan Republik ke tangan pemerintah asing.