Integrasi Transportasi Jabodetabek Dinilai Kunci Kurangi Emisi dan Perkuat Mobilitas Komuter

Suara.com - Jabodetabek menghadapi tantangan besar dalam mengelola mobilitas jutaan warga yang setiap hari berpindah lintas kota dan provinsi.

Di tengah tingginya pergerakan komuter, integrasi kelembagaan transportasi dinilai menjadi langkah penting untuk mengurangi emisi sekaligus meningkatkan kualitas layanan transportasi publik di kawasan aglomerasi terbesar di Indonesia tersebut.

Data menunjukkan kawasan Jabodetabek mencatat lebih dari 4,4 juta pergerakan komuter setiap hari. Sekitar 1,5 juta perjalanan di antaranya berasal dari wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek) menuju Jakarta.

Namun hingga kini, sistem transportasi yang melayani mobilitas tersebut masih dikelola oleh berbagai institusi dengan kewenangan yang terpisah-pisah.

Untuk merespons tantangan tersebut, Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia bersama Yayasan Visi Indonesia Raya Emisi Nol Bersih (ViriyaENB) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Menuju Kelembagaan Transportasi Terintegrasi di Jabodetabek” pada 13 Mei 2026 di Jakarta.

Forum ini menjadi bagian dari proyek Comprehensive Low-Emission Action for Resilient Transport in Jabodetabek (CLEAR Jabodetabek).

Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang diwakili Plh Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Ujang Harmawan, menegaskan bahwa integrasi kelembagaan transportasi bukan lagi sekadar opsi kebijakan.

“Mobilitas masyarakat Jabodetabek tidak lagi dapat dilihat secara terpisah berdasarkan batas administrasi wilayah. Integrasi transportasi publik perlu terus diperkuat. Salah satu aspek penting yang harus dilaksanakan adalah integrasi kelembagaan transportasi yang mampu mempercepat penyelesaian persoalan transportasi lintas wilayah, mengurangi beban emisi, dan meningkatkan kualitas layanan transportasi publik,” ujarnya.

Menurutnya, sistem yang terintegrasi akan memudahkan perencanaan dan pengelolaan transportasi publik secara kawasan, sehingga masyarakat memiliki lebih banyak pilihan perjalanan yang efisien dibandingkan kendaraan pribadi. Peralihan penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi umum dinilai menjadi salah satu strategi penting untuk menekan emisi sektor transportasi yang selama ini menjadi penyumbang polusi perkotaan.

Direktur Kemitraan dan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Kementerian PPN/Bappenas, Taufiq Hidayat Putra, mengatakan kebutuhan integrasi tersebut juga akan diperkuat melalui penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kawasan Aglomerasi (RIPKA) Jakarta.

“Lebih dari 1,5 juta perjalanan komuter dilakukan dari Bodetabek menuju Jakarta setiap harinya sehingga terdapat kebutuhan nyata integrasi pelayanan, tata kelola, dan sistem transportasi kawasan aglomerasi Jakarta,” katanya.

Dalam diskusi yang melibatkan lebih dari 60 perwakilan pemerintah, operator transportasi, akademisi, pelaku usaha, dan organisasi masyarakat sipil itu, sejumlah tantangan utama berhasil diidentifikasi. Di antaranya adalah tumpang tindih kewenangan antarinstansi, belum adanya formula pembagian biaya layanan lintas daerah yang jelas, serta fragmentasi pengelolaan aset transportasi.

Para peserta menilai penyelesaian persoalan tersebut dapat membuka jalan bagi sistem transportasi publik yang lebih terhubung dan efisien.

Salah satu rekomendasi yang mengemuka adalah pembentukan kelembagaan transportasi terintegrasi Jabodetabek yang berfungsi mengoordinasikan standar layanan, pembiayaan, dan pengembangan jaringan lintas wilayah.

Direktur Asia Tenggara ITDP, Gonggomtua Sitanggang, mengatakan integrasi kelembagaan merupakan fondasi penting untuk mendukung transportasi rendah emisi di kawasan metropolitan.

Menurutnya, pengembangan model transportasi berbasis data skala Jabodetabek juga sedang disiapkan untuk membantu perencanaan yang lebih akurat dan berkelanjutan di masa depan.

Melalui integrasi kelembagaan, para pemangku kepentingan berharap transportasi publik Jabodetabek tidak hanya semakin mudah diakses dan terhubung, tetapi juga mampu mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi. Jika terwujud, langkah ini berpotensi menekan emisi karbon, mengurangi kemacetan, dan menciptakan sistem mobilitas yang lebih berkelanjutan bagi jutaan warga Jabodetabek.