DPR Restui TNI Buru Begal Jakarta, Tapi Ingatkan Aturan Main

Suara.com - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, memberikan tanggapan terkait langkah Kodam Jaya yang mengerahkan personel TNI untuk mendukung Polri dalam memburu pelaku begal yang kian marak di ibu kota dan sekitarnya.

Dave menegaskan, bahwa keamanan dan rasa aman bagi warga adalah hal yang mutlak dan tidak bisa ditawar.

“Kami memahami keresahan masyarakat atas maraknya aksi begal di Jakarta maupun di sejumlah daerah lain. Keamanan dan rasa aman masyarakat adalah hal yang tidak bisa ditawar,” ujar Dave kepada wartawan, Kamis (28/5/2026).

Menurut Dave, negara memiliki kewajiban fundamental untuk memastikan setiap warga negara dapat menjalankan aktivitasnya dengan tenang tanpa dibayangi rasa takut terhadap tindak kejahatan jalanan.

Meski mendukung upaya pengamanan, politisi Partai Golkar ini mengingatkan agar pelibatan TNI dalam ranah keamanan masyarakat tetap dilakukan secara proporsional.

Ia menekankan pentingnya merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengingat adanya perbedaan fungsi pokok antara kedua institusi tersebut.

"TNI pada prinsipnya memiliki tugas utama di bidang pertahanan negara, sementara penegakan keamanan dan ketertiban masyarakat berada dalam ranah kepolisian. Karena itu, penanganan tindak kriminal seperti begal pada dasarnya merupakan kewenangan aparat kepolisian,” jelasnya.

Kendati begitu, Dave menilai kolaborasi antar-institusi dimungkinkan jika situasi di lapangan memerlukan dukungan tambahan.

TNI, menurutnya, dapat dilibatkan melalui mekanisme perbantuan kepada Polri guna menjaga stabilitas keamanan.

“Pelibatan tersebut tentu harus terukur, memiliki dasar hukum yang jelas, dilakukan sesuai kebutuhan di lapangan, dan tetap mengedepankan koordinasi yang baik antarinstitusi,” tambahnya.

Lebih lanjut, Dave menekankan bahwa yang paling dibutuhkan masyarakat saat ini adalah kehadiran negara yang nyata di ruang publik.

Ia meminta aparat untuk tidak ragu bertindak tegas terhadap para pelaku kejahatan jalanan yang telah mengusik ketenangan warga.

"Aparat harus mampu memberikan rasa aman, menindak tegas pelaku kejahatan jalanan, dan memastikan ruang publik tetap aman bagi masyarakat,” tegasnya.

Dave memastikan bahwa Komisi I DPR RI mendukung penuh setiap upaya penguatan koordinasi antarlembaga negara dalam menjaga ketertiban umum.

Ia berharap sinergi antara TNI dan Polri tetap berjalan di dalam koridor hukum dan kewenangan masing-masing institusi demi menjaga keamanan nasional.

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengkritik rencana pengerahan batalyon tempur oleh Kodam Jaya untuk menangani aksi begal di Jakarta.

Koalisi menilai kebijakan tersebut berlebihan dan menyimpang dari fungsi utama TNI sebagai alat pertahanan negara.

Ketua YLBHI, Muhamad Isnur, menegaskan pelibatan TNI dalam penanganan kriminalitas sipil berpotensi menggerus semangat reformasi sektor keamanan pasca-1998.

"Pelibatan TNI dalam penanganan kriminalitas sipil seperti begal, tidak hanya bertentangan dengan prinsip reformasi sektor keamanan, tetapi juga berpotensi melahirkan pendekatan represif dan kekerasan berlebihan dalam ruang sipil,” kata Isnur dalam pernyataan Koalisi, Senin (25/5/2026).

Koalisi menilai, dalam beberapa waktu terakhir terjadi kecenderungan perluasan peran militer dalam urusan sipil, termasuk melalui Operasi Militer Selain Perang (OMSP) serta sejumlah rancangan regulasi terkait tugas TNI dan penanganan terorisme.

Menurut Isnur, perluasan tersebut membuka ruang tafsir yang terlalu longgar dan berisiko menormalisasi militerisme dalam kehidupan demokrasi.