Benjamin Netanyahu Perintahkan Militer Israel Caplok 70 Persen Wilayah Gaza

Suara.com - Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memerintahkan militer Israel untuk memperluas wilayah pendudukan hingga mencakup 70 persen teritori Gaza. Langkah agresif ini mengancam keberlangsungan kesepakatan damai dan mempersempit ruang hidup warga Palestina.

Pencaplokan sepihak tersebut memicu kekhawatiran mendalam atas pembagian wilayah Gaza secara permanen. Blokade yang kian ketat berisiko mengisolasi jutaan warga sipil di zona yang terus mengecil.

Peta militer menunjukkan bahwa kendali penuh Israel atas jalur pesisir ini telah merusak peta jalan perdamaian global. Komunitas internasional kini menghadapi kebuntuan dalam mencegah aneksasi yang lebih masif.

"Kita sekarang berada di 60 persen wilayah Jalur Gaza. Kita tadinya berada di 50 persen. Kita bergerak ke 60 persen," kata Netanyahu dikutip dari CNN dikutip Jumat (29/5/2026).

Ia menambahkan, "Arahan saya adalah bergerak untuk mengambilnya langkah demi langkah—pertama-tama 70 persen. Mari kita mulai dengan itu."

Perluasan wilayah ini memaksa sekitar 2 juta warga Palestina berdesakan di sisa teritori yang hancur. Kondisi tersebut memicu krisis kemanusiaan yang jauh lebih ekstrem di dalam wilayah kantong.

Padahal, kesepakatan gencatan senjata sebelumnya membatasi posisi militer Israel hanya di angka 53 persen wilayah. Hamas menuduh Tel Aviv sengaja memanipulasi batas geografis demi memperkuat cengkeraman kekuasaan.

Hamas menyatakan tindakan tersebut "merupakan pelemahan yang nyata dan terus-menerus terhadap perjanjian gencatan senjata, pelanggaran serius terhadap ketentuan-ketentuannya, dan upaya terbuka untuk memaksakan fakta baru di lapangan dengan kekerasan, dengan tujuan memperkuat kendali militer atas Jalur Gaza dan merusak peluang nyata untuk menstabilkan situasi atau menyukseskan upaya deeskalasi."

Di sisi lain, proses pelucutan senjata yang macet menjadi alasan Israel menahan penarikan pasukannya. Ketidakpastian pengiriman pasukan keamanan internasional memperkeruh kebuntuan diplomasi di lapangan.

Utusan diplomatik Nickolay Mladenov memperingatkan adanya risiko pemisahan wilayah secara permanen jika pembicaraan damai tidak segera maju. Garis batas sementara dikhawatirkan berubah menjadi tembok pembatas yang kokoh.

Mladenov mengakui realitas kelam di lapangan saat "warga sipil masih terbunuh" dan "keluarga hidup dalam ketakutan" akibat serangan udara. Korban jiwa dari pihak warga sipil terus berjatuhan di tengah situasi gencatan senjata yang rapuh.

Otoritas kesehatan Palestina mencatat ratusan nyawa melayang sejak kesepakatan damai formal mulai diberlakukan. Operasi militer Israel terus menyasar tokoh-tokoh kunci sayap militer Hamas secara berturut-turut.

Menteri Pertahanan Israel Israel Katz menegaskan komitmennya untuk mengejar seluruh pihak yang terlibat dalam serangan masa lalu. Sikap keras ini memperkecil peluang diplomasi damai dalam waktu dekat.

"Kami berjanji untuk melenyapkan semua orang yang memimpin pembantaian 7 Oktober, dan itulah yang akan dilakukan: mereka semua dijatuhi hukuman mati di mana saja," tulis Katz.

Ketegangan terbaru ini berakar pada perjanjian gencatan senjata Oktober 2025 yang dimediasi oleh Amerika Serikat. Perjanjian tersebut awalnya mematok batas demarkasi kuning untuk memisahkan kedua kekuatan.

Namun, implementasi rencana damai yang didorong Donald Trump ini mandek akibat kedua pihak saling tuduh melakukan pelanggaran. Kini, masa depan pembentukan pasukan keamanan internasional di Gaza masih berada dalam ketidakpastian total.