Prabowo Instruksi Bahasa Prancis di Sekolah, PDIP Beri Catatan Kritis: Tidak Bisa Serta Merta Begitu

Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Andreas Hugo Pareira dan Djarot Saiful Hidayat, memberikan catatan kritis terhadap instruksi Presiden RI Prabowo Subianto yang menginginkan bahasa Prancis diajarkan di sekolah-sekolah di Indonesia.

Keduanya menekankan bahwa kebijakan pendidikan, terutama kurikulum bahasa, tidak boleh diputuskan secara spontan melainkan harus melalui kajian yang mendalam.

Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, menyatakan bahwa penentuan bahasa asing dalam kurikulum seharusnya diserahkan pada mekanisme pendidikan yang sudah ada, bukan berdasarkan pertemuan seremonial antar-pemimpin negara.

"Jangan nanti kalau kita ketemu pemimpin dari suatu negara, terus kemudian bahasa itu menjadi kurikulum wajib. Saya kira di kurikulum kita sudah ditentukan bahasa-bahasa apa yang penting," ujar Andreas ditemui di Kawasan Mangga Dua, Jakarta, Sabtu (30/5/2026).

Meski mengakui Prancis adalah salah satu bahasa internasional yang penting, Andreas menilai statusnya cukup sebagai mata pelajaran pilihan, bukan wajib.

Ia menegaskan prioritas utama pendidikan nasional saat ini adalah penguatan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagai alat komunikasi global utama.

"Kalau menjadi kurikulum wajib, saya kira kita perlu bahasa Inggris, kita perlu memperkuat bahasa Indonesia. Itu yang paling penting untuk pembinaan pendidikan bahasa," katanya menambahkan.

Senada dengan Andreas, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat memperingatkan agar kebijakan pendidikan tidak berubah-ubah mengikuti agenda kunjungan kenegaraan Presiden.

Djarot memberikan perumpamaan agar logika kebijakan pendidikan tetap konsisten.

"Tidak bisa serta-merta begitu Presiden berkunjung ke Prancis, kemudian beliau berbicara akan mewajibkan pendidikan bahasa Prancis di semua tingkatan sekolah. Nanti kalau misalnya beliau ke Afrika, bahasa Afrika harus diajarkan? Kan tidak begitu," kritik Djarot.

Djarot mendesak adanya kajian komprehensif oleh kementerian terkait sebelum kebijakan ini diterapkan.

Menurutnya, pemerintah harus memetakan secara jelas mana bahasa yang bersifat wajib dan mana yang bersifat pilihan bagi siswa.

"Maka perlu kajian secara mendalam, bahasa-bahasa asing yang harus dikuasai oleh anak-anak kita itu apa? Yang wajib apa? Yang pilihan apa?" tegasnya.

Djarot mengusulkan agar bahasa Inggris tetap menjadi bahasa asing utama yang wajib dikuasai.

Sementara itu, bahasa-bahasa lain seperti Prancis, Mandarin, Jepang, hingga Spanyol, sebaiknya diposisikan sebagai pilihan yang diserahkan kepada minat siswa atau kebutuhan sekolah masing-masing.