Krisis Literasi Belum Selesai, Kenapa Siswa Bakal Dipaksa Belajar Bahasa Prancis?

Suara.com - Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Prancis melihat perkembangan dunia ke depan.

Pernyataan Presiden Prabowo Subianto itu mengemuka langsung di hadapan Presiden Prancis Emmanuel Macron saat kunjungan kenegaraan di Paris, Kamis (28/5/2026) lalu.

Sesaat kemudian, ucapan tersebut langsung memantik perdebatan publik di tanah air.

Prabowo meyakini kalau permintaannya itu menjadi langkah progresif untuk memperkuat hubungan Indonesia–Prancis di bidang pendidikan, teknologi, dan geopolitik.

Namun juga menimbulkan pertanyaan publik apakah Indonesia memang sudah siap menambah ambisi baru di bidang bahasa asing?

Sebab sebelum bahasa Prancis, publik masih ingat bagaimana Prabowo pernah menyampaikan keinginan agar bahasa Portugis menjadi bahasa prioritas pendidikan Indonesia saat menerima Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva tahun lalu.

“Karena pentingnya hubungan ini, saya sudah putuskan bahwa Bahasa Portugis menjadi bahasa prioritas di pendidikan kita,” ujar Prabowo pada Oktober 2025.

Kini arah itu berubah lagi ke bahasa Prancis.

Pertanyaannya bukan lagi soal bahasa mana yang lebih penting. Pertanyaan besarnya, apakah sistem pendidikan Indonesia sedang dibangun berdasarkan peta jalan jangka panjang, atau justru mengikuti dinamika diplomasi politik yang berubah-ubah?

Jutaan Anak Belum Bisa Memahami Bacaan Dasar

Di tengah euforia multilingualisme global, realitas pendidikan Indonesia justru masih dibayangi persoalan yang jauh lebih mendasar, yaitu krisis literasi.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menilai wacana penambahan bahasa asing baru justru terasa kontras dengan kondisi riil kemampuan dasar siswa Indonesia.

“Jangankan fasih berbahasa Prancis atau Portugis, membaca dan memahami teks dalam bahasa ibu atau bahasa Indonesia saja jutaan anak kita masih kesulitan. Kita sedang mengalami learning crisis yang akut,” kata Ubaid kepada Suara.com.

Pernyataan itu bukan tanpa dasar. Hasil Programme for International Student Assessment (PISA) beberapa tahun terakhir menunjukkan kemampuan membaca siswa Indonesia masih tertinggal dibanding banyak negara lain.

Artinya, persoalan utama pendidikan Indonesia hari ini bukan kekurangan bahasa asing baru, melainkan bagaimana memastikan anak-anak mampu memahami bacaan dasar, berpikir kritis, dan tidak tertinggal dalam kemampuan numerasi maupun literasi.

Namun di tengah situasi tersebut, negara justru kembali berbicara tentang ekspansi bahasa asing baru.

“Memaksakan bahasa asing baru di tengah karut-marut ini seperti memaksa orang yang sedang kelaparan untuk belajar tata krama meja makan ala Eropa,” ujar Ubaid.

Analogi itu memang terdengar keras. Tetapi justru di situlah letak kegelisahan banyak pihak: ada jurang besar antara ambisi elite politik dengan kenyataan di ruang-ruang kelas.

Negara yang Masih Mencari Arah

Di tengah polemik yang muncul, DPR mulai meminta pemerintah menjelaskan arah dan kesiapan kebijakan tersebut.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mengatakan pihaknya akan meminta penjelasan langsung kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terkait instruksi Presiden Prabowo soal pembelajaran bahasa Prancis di sekolah.

“Untuk kejelasan wajib belajar bahasa Prancis di sekolah, kami tentu akan meminta Kemendikdasmen menjelaskannya pada Raker nanti. Karena sebelumnya juga sempat muncul wacana bahasa Portugis, namun sampai sekarang belum terlihat tindak lanjut baik dari sisi roadmap, regulasi, maupun kesiapan implementasinya,” kata Lalu.

DPR menilai pembelajaran bahasa asing memang penting, tetapi kebijakan pendidikan tetap harus dibangun berdasarkan kebutuhan nasional dan kesiapan sistem pendidikan.

“Jangan sampai publik melihat kebijakan ini hanya sebagai bagian dari agenda diplomasi internasional tanpa perencanaan pendidikan yang matang,” ujar Lalu.

Di sisi lain, pemerintah sendiri belum memastikan bentuk implementasi instruksi Presiden tersebut. Sampai saat ini, Kemendikdasmen disebut masih mempelajari dan mengkaji arahan Prabowo sebelum diterapkan dalam kebijakan pendidikan nasional.

Perubahan gagasan yang muncul mengikuti momentum kunjungan luar negeri justru membuat publik mempertanyakan peta jalan pendidikan Indonesia.

Kornas JPPI, Ubaid, menegaskan kalau kurikulum nasional seharusnya dibangun berdasarkan kebutuhan strategis jangka panjang, bukan dipengaruhi dinamika diplomasi maupun preferensi personal penguasa.

“Ini sama sekali tidak menunjukkan adanya grand design. Sebaliknya, ini adalah sinyal kuat dari absennya peta jalan (road map) pendidikan yang konsisten,” kritiknya.