REGIONAL:
- Eks Wakil Menlu Dino Patti Djalal meminta Presiden Prabowo mengurangi frekuensi kunjungan luar negeri demi penghematan anggaran negara.
- Misi diplomatik bersifat taktis diusulkan untuk dialihkan kepada Menlu Sugiono agar operasional lebih efisien dan terencana secara profesional.
- Dino menyoroti kurangnya transparansi dan perencanaan pada lawatan Presiden yang dinilai terlalu sering serta membebani keuangan negara.
Suara.com - Presiden Prabowo Subianto diminta mengurangi kunjungan ke luar negeri. Sebaliknya, sebagian besar misi diplomatik yang bersifat taktis diusulkan dioper ke Menteri Luar Negeri Sugiono.
Usulan tersebut datang dari eks Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal. Dino menyoroti lawatan yang terlalu sering dilakukan Prabowo dan berpotensi menghabiskan biaya besar.
"Saya juga mengusul agar ke depan sebagian besar misi diplomatik yang bersifat taktis dapat dioper ke Menlu Sugiono," kata Dino dalam video di Instagram pribadinya, dikutip Minggu (31/5/2026).
Menurutnya, bila lawatan dilakukan Menlu, anggaran perjalanan dinas yang dikelaurkan bisa lebih hemat.
"Ini juga akan menghemat biaya karena biaya perjalanan Menlu mungkin hanya didampingi oleh tiga orang staf, akan jauh lebih hemat dari biaya perjalanan Presiden, dan hasilnya dari segi substansi juga kurang lebih akan sama," kata Dino.
Kendati demikian, Dino mengingatkan agar Sugiono harus melepaskan diri sebagai bagian dari entourage presiden (rombongan pengiring presiden) yang harus selalu berada di samping Prabowo.
"Ingat, Menlu Hassan Wirajuda, Marty Natalegawa, dan Retno Marsudi, semuanya tidak pernah menempatkan diri sebagai bagian dari entourage presiden dan mereka fokus total untuk menangani politik luar negeri," kata Dino.
Founder and Chairman of Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) ini menyorot kunjungan Prabowo ke luar negeri. Tidak hanya karena terlalu sering, lawatan kepala negara dianggap spontan.
Dino berharap kunjungan internasional Prabowo dapat dilakukan secara profesional dan direncanakan dengan baik.
"Kami mengamati ada sejumlah kunjungan yang dilakukan secara spontan tanpa perencanaan dan tujuan yang jelas," kata Dino.
Dino mengatakan rencana kunjungan internasional Prabowo secara garis besar perlu
dipetakan setahun sebelumnya.
"Baik Seskab Teddy atau Menlu Sugiono perlu mengumumkan rencana kunjungan presiden ke suatu negara satu bulan sebelumnya atau minimal seminggu sebelum hari H, dan diumumkan juga bersamaan dengan negara yang akan dikunjungi," kata Dino
Dino mengambil contoh beberapa kunjungan Prabowo yang dianggap spontan tanpa penjelasan.
"Kunjungan presiden ke Pakistan dan Rusia sewaktu bencana banjir Sumatera misalnya, dilakukan tanpa ada informasi apapun kepada publik sebelum berangkat. Perlu pula diterapkan asas akuntabilitas dan transparansi karena cukup sering publik tidak tahu Presiden ada di mana di luar negeri," kata Dino.
Sebelumnya Dino menghimbau Prabowo untuk secara signifikan mengurangi perjalanan ke luar negeri dan tidak menganggap remeh jeritan publik mengenai hal tersebut.
TERPOPULER
