- Habiburokhman mengkritik Dino Patti Djalal yang menyarankan Presiden Prabowo mengurangi kunjungan luar negeri demi efisiensi anggaran negara.
- Habiburokhman di Jakarta menegaskan mantan pejabat seharusnya menjaga etika dan memberikan ruang bagi pemerintah menjalankan tugasnya.
- Dino Patti Djalal menilai frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo tidak lazim dan berpotensi membebani anggaran negara besar.
Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman melontarkan kritik keras kepada mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Dino Patti Djalal yang menyarankan Presiden Prabowo Subianto mengurangi kunjungan luar negeri demi menghemat anggaran negara.
Menurut Habiburokhman, Dino semestinya memahami etika sebagai mantan pejabat negara dengan memberikan ruang kepada pejabat yang sedang menjalankan tugas pemerintahan.
"Beliau itu kan walaupun cuma 3 bulan jadi Wamenlu, tetap kan mantan pejabat Kemenlu. Menurut saya, ada etika di kalangan orang yang pernah menjabat memberikan kesempatan kepada orang yang saat ini menjabat untuk bekerja," ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/6/2026).
Ketua Komisi III DPR RI tersebut juga menilai tradisi semacam itu lazim diterapkan di negara-negara maju. Habiburokhman mencontohkan mantan Presiden Amerika Serikat George W. Bush yang tidak menyerang secara terbuka kebijakan penggantinya, Barack Obama.
Menurutnya, sikap serupa juga ditunjukkan para pendahulunya di Komisi III DPR RI, seperti Bambang Wuryanto, Herman Herry, hingga Benny K. Harman.
"Setahu saya mereka nggak pernah menyerang saya secara terbuka seperti yang dilakukan oleh Dino. Karena memang mereka menghormati saat ini yang menjabat Habiburokhman. Beri kesempatan sesuai masa jabatannya untuk melakukan yang terbaik," tegasnya.
Tak berhenti di situ, Habiburokhman turut mempertanyakan posisi Dino yang dinilainya terlalu jauh mengomentari kebijakan luar negeri pemerintahan saat ini.
Ia bahkan menyindir masa jabatan Dino yang relatif singkat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri.
"Jangan memancing publik untuk membanding-bandingkan. Nanti dulu ditanya, zamannya Pak Dino sehebat apa sih? Kok sekarang menjadi orang yang sok paling Kemlu sendiri sedunia gitu loh," imbuhnya.
Habiburokhman menegaskan kritik terhadap pemerintah merupakan hal yang sah dalam demokrasi. Namun ia mengingatkan agar kritik disampaikan secara proporsional dan bukan serangan politik personal.
Ia khawatir narasi yang dibangun Dino justru dapat dipersepsikan sebagai upaya mendiskreditkan Presiden Prabowo, bukan sekadar memberikan masukan.
"Saya khawatir akan ada yang mendefinisikan itu lebih sebagai serangan politik membabi buta dan olok-olok politik. Ya silakan saja nanti dia jawab seperti apa sebenarnya," ungkapnya.
Sebelumnya, Dino Patti Djalal meminta Presiden Prabowo mengurangi frekuensi kunjungan luar negeri yang dinilainya terlalu tinggi.
Melalui video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, Dino mengaku menyampaikan pandangan tersebut sebagai sahabat lama Prabowo sekaligus mewakili kalangan hubungan internasional.
Menurut Dino, intensitas lawatan Presiden ke luar negeri saat ini tergolong tidak lazim.
"Semenjak menjabat menjadi Presiden, satu dari enam hari dihabiskan beliau di luar negeri. Dan tidak heran kalau ada yang beranggapan bahwa ini tidak lazim dan di luar batas kewajaran. Dan sangat tidak mungkin dalam 18 bulan ke depan Presiden Prabowo terus melakukan kunjungan internasional dalam frekuensi yang sama tinggi," tutur Dino.
Ia juga mengingatkan bahwa setiap kunjungan kepala negara memerlukan biaya besar, mulai dari operasional pesawat, pengamanan, akomodasi, logistik, hingga kebutuhan rombongan pendamping yang menyertai Presiden selama perjalanan.