REGIONAL:
- Anggota DPD RI Niluh Djelantik meminta pemerintah menghentikan program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih segera.
- Program tersebut dikritik karena memicu efisiensi anggaran desa serta terdapat kendala teknis penyediaan lahan pembangunan dapur khusus.
- Niluh menyarankan penyaluran anggaran langsung kepada orang tua atau kantin sekolah guna meminimalisir penyimpangan dan meningkatkan efektivitas program.
Suara.com - Anggota DPD RI asal Bali, Ni Luh Putu Ary Pertami Djelantik atau Niluh Djelantik, melontarkan kritik keras terhadap dua program unggulan pemerintah, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Niluh bahkan secara terbuka meminta kedua program tersebut dihentikan.
Menurutnya, langkah itu diperlukan untuk memulihkan kepercayaan publik sekaligus memperbaiki kondisi Indonesia yang dinilainya sedang menghadapi banyak persoalan.
"STOP MBG, STOP KDMP Langkah awal mengembalikan kepercayaan masyarakat dan benahi kondisi Indonesia yang sudah babak belur," tulis Niluh dalam unggahan di akun @niluhdjelantik, dikutip Jumat (5/6/2026).
Sorotan utama Niluh tertuju pada program Koperasi Desa Merah Putih. Ia menilai sumber pendanaan program tersebut berpotensi menimbulkan persoalan baru di tingkat desa karena berasal dari re-alokasi Dana Desa.
Akibatnya, sejumlah program yang selama ini langsung menyentuh kebutuhan masyarakat disebut terancam terdampak efisiensi anggaran.
"Anggaran KDMP diambil dari re-alokasi Dana Desa. Banyak program desa (insentif penggerak posyandu, gaji guru paud dan TK, perbaikan fasilitas infrastruktur desa) harus mengalami efisiensi," tulis Niluh.
Ia juga menyoroti persyaratan penyediaan lahan untuk pembangunan dapur MBG yang dinilai tidak mudah dipenuhi seluruh desa.
Menurutnya, ketentuan minimal lahan seluas 600 meter persegi dapat menjadi kendala bagi banyak daerah yang tidak memiliki aset tanah dengan ukuran tersebut.
Tak hanya mengkritik, Niluh juga menawarkan alternatif pelaksanaan program pemenuhan gizi anak.
Menurut dia, anggaran MBG lebih baik disalurkan langsung kepada orang tua siswa, kantin sekolah, atau dikelola pemerintah desa tanpa perlu membangun dapur baru.
"Jika ingin anak makan sehat, berikan alokasi anggaran ke orang tua, kantin sekolah, serahkan ke masing-masing desa. Tidak perlu bikin dapur baru dll," cetusnya.
Niluh menilai pola tersebut lebih sederhana dan dapat mengurangi potensi penyimpangan anggaran.
Ia juga meminta pengawasan dan audit dilakukan secara berkala agar dana benar-benar sampai kepada penerima manfaat.
"Awasi dan audit setiap bulan. Kalau ada penyelewengan langsung dibui vonis maksimal memberikan efek jera. Pastikan tepat sasaran. Sisa makanan, masalah keracunan bisa dihindari," lanjutnya.
