- Wakil Ketua Satgas PKH Richard Tampubolon bertemu Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda di Ternate pada Sabtu (6/6/2026).
- Akademisi dan Walhi menyoroti potensi konflik kepentingan terkait dugaan afiliasi bisnis Gubernur dengan objek penertiban Satgas PKH.
- Satgas PKH membantah adanya masalah dengan perusahaan terkait dan menegaskan kehadiran Richard dalam kapasitas sebagai Ketua PBTI.
“Kami melihat di luar dari posisinya sebagai Gubernur Maluku Utara, individu Sherly adalah orang yang diduga memiliki saham di dalam PT Karya Wijaya, bahkan kepemilikan sahamnya diduga dominan. Sehingga, pertemuan ini bisa kami nilai sebagai pertemuan yang bisa mempengaruhi pengambilan keputusan dan kebijakan dari Satgas PKH sendiri,” kata Astuti saat dihubungi wartawan, Kamis (16/4/2026).
Di sisi lain, Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak membantah informasi yang menyebut PT Karya Wijaya sedang bermasalah dengan Satgas PKH.
“Kami sudah jawab dengan jelas dan clear, bahwa Satgas PKH tidak pernah merilis berita ada masalah dengan perusahaan tersebut,” kata Barita.
Ia menegaskan seluruh capaian kerja Satgas PKH selalu disampaikan secara transparan dan akuntabel kepada publik.
“Kami bekerja cermat dan otentik dan semua keputusan diambil berdasarkan mekanisme terukur, termasuk langkah-langkah penagihan denda administratif ataupun penguasaan lahan milik negara dan pemulihan aset,” tegasnya.
Sementara terkait pertemuan Richard dengan Sherly dalam ajang North Moluccans Taekwondo Championship di Ternate, Barita menjelaskan bahwa Richard hadir bukan dalam kapasitas sebagai pejabat Satgas PKH, melainkan sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (PBTI).
“Kehadiran Letjen TNI Richard Tampubolon di Maluku Utara juga atas pengetahuan dan persetujuan Pimpinan Satgas PKH. Satgas PKH memiliki mekanisme yang akuntabel dalam mengatasi dan mencegah hal-hal yang kontraproduktif terhadap kinerja Satgas PKH,” pungkasnya.