Jadi Penasihat Prabowo, Said Iqbal Bicara Buruh Tetap Demo atau Tidak?

Suara.com - Masuknya Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, ke dalam Kabinet Merah Putih memunculkan pertanyaan di kalangan pekerja. Akankah gerakan buruh tetap turun ke jalan setelah salah satu tokoh utamanya berada di lingkar kekuasaan?

Said Iqbal menegaskan keberadaannya sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh tidak akan menghilangkan hak buruh untuk menyampaikan aspirasi, termasuk melalui demonstrasi.

"Demonstrasi, sebagaimana Presiden berulang ulang sampaikan, itu adalah hak konstitusi diatur dalam undang-undang. Siapa saja yang lakukan demonstrasi, baik KSPI dan serikat buruh lain harus sesuai dengan prosedur di undang-undang," kata Said usai dilantik di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Menurut Said, isu yang paling sering diperjuangkan buruh dalam aksi demonstrasi adalah soal upah.

Karena itu, ia berharap kehadirannya di dalam pemerintahan dapat menjadi saluran untuk menyampaikan aspirasi pekerja langsung kepada Presiden Prabowo Subianto sebelum persoalan berkembang menjadi gejolak di lapangan.

"Mudah-mudahan dengan saya masuk ke dalam penasihat khusus presiden ini, sebelum itu terjadi kami akan buat analisis kebijakan terhadap berapa besaran kenaikan upah dan dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja," ujarnya.

Pilih Berjuang Dalam Pemerintahan

Said mengatakan keputusannya menerima jabatan di pemerintahan telah melalui diskusi panjang dengan KSPI dan berbagai kelompok buruh lainnya.

Ia mengaku memilih memperjuangkan kepentingan pekerja dari dalam pemerintahan karena melihat adanya kesamaan visi dengan Presiden Prabowo terkait keberpihakan kepada kelompok masyarakat kecil.

"Karena secara platform perjuangan keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada kaum rakyat kecil termasuk buruh, petani, nelayan, dan guru yang mendorong kami untuk bersama-sama beliau memberikan masukan, menjaga keseimbangan," katanya.

Dalam kapasitas barunya, Said mengaku akan aktif memberikan masukan dan analisis kebijakan kepada Presiden, baik diminta maupun tidak.

Meski kini menjadi bagian dari pemerintahan, ia juga memastikan tidak akan kehilangan sikap kritis terhadap berbagai persoalan ketenagakerjaan.

"Saya memberanikan diri berikhtiar, berijtihad, bahwa saya juga harus memberikan keseimbangan terhadap apa apa yang ingin diperjuangkan oleh kaum buruh. Dan secara demokratis tidak akan mengurangi daya kritis kami terhadap persoalan-persoalan perburuhan. Saya pikir itu aja," ungkapnya.

Said juga mengungkap agenda utama yang dititipkan kelompok buruh kepadanya setelah masuk ke pemerintahan, yakni mendorong pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan.

"RUU Ketenagakerjaan. RUU Ketenagakerjaan. Nanti kita bicara lagi ya, saya mau ditunggu di dalam," tutupnya.