Masuk Istana, Said Iqbal Dinilai Tak Mewakili Seluruh Buruh Indonesia

Suara.com - Guru Besar Ilmu Politik UMY, Ridho Al-Hamdi, menilai rencana pengangkatan Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan tidak otomatis merepresentasikan seluruh kepentingan kelompok buruh di Indonesia.

Menurutnya, organisasi dan serikat buruh di Indonesia selama ini terpecah ke dalam banyak faksi dengan kepentingan yang berbeda-beda.

Ridho mengatakan langkah Presiden Prabowo Subianto merangkul berbagai kelompok merupakan bagian dari strategi politik untuk memperkuat legitimasi pemerintahannya. Namun, ia menilai langkah tersebut tidak selalu berdampak substansial terhadap kelompok yang dirangkul.

"Ini memang karakternya Prabowo mencoba untuk merangkul semuanya, dia semua pihak baik partai yang di parlemen maupun non parlemen agar supaya membangun rezimnya ini cukup legitimate," kata Ridho kepada Suara.com, Senin (8/6/2026).

Ia menilai keberadaan Said Iqbal di lingkar Istana hanya mewakili sebagian kecil kelompok buruh. Sebab, fragmentasi organisasi buruh membuat aspirasi pekerja tidak bisa disederhanakan hanya melalui satu tokoh atau satu organisasi tertentu.

"Nah, sehingga walaupun faksi Said Iqbal ini diminta ke istana gitu kira-kira, tapi sebenarnya ya tidak mewakili berbagai faksi di kalangan buruh itu sendiri," ujarnya.

Persoalan ketenagakerjaan turut disoroti karena sejauh ini dinilai belum mendapat perhatian serius dari pemerintah. Salah satunya terkait keberlanjutan kebijakan Undang-Undang Omnibus Law yang dinilai belum memberikan dampak positif yang nyata bagi pekerja.

Menurut Ridho, masuknya Said Iqbal ke dalam pemerintahan tidak akan memberikan pengaruh signifikan terhadap arah kepemimpinan Prabowo. Ia menilai gaya kepemimpinan presiden cenderung keras dan tidak mudah menerima masukan dari berbagai pihak.

"Kalaupun Said Iqbal juga masuk di istana juga enggak akan merubah juga dengan gaya kepemimpinan Prabowo yang bisa kita katakan ya kalau tidak dikatakan otoriter itu ya keras kepala lah," tuturnya.

Penilaian itu, menurut Ridho, diperkuat oleh posisi para pembantu presiden yang selama ini tidak terlalu menonjol dalam proses pengambilan kebijakan. Pasalnya, hampir seluruh kendali pemerintahan berada langsung di tangan presiden.

Karena itu, kehadiran penasihat khusus, kata Ridho, tidak akan banyak memengaruhi arah kebijakan negara.

"Jangankan sekelas stafsus atau jubir ya, sekelas menteri luar negeri aja kayaknya kita menganggap enggak ada ya Menlu itu, yang ada ya presiden juga Menlu, presiden juga CEO MBG," tegasnya.

Lebih lanjut, Ridho memandang penunjukan Said Iqbal tidak lepas dari kepentingan politik praktis. Ia menduga langkah tersebut menjadi bagian dari konsolidasi politik Prabowo terhadap partai politik maupun organisasi kemasyarakatan agar pemerintahannya terlihat mendapat dukungan luas.

"Ya lagi-lagi partai politik kan butuh pendanaan untuk membiayai organisasi dan aktivitas mereka kan. Sehingga ya ini bagian dari pragmatisme politik, konsolidasi Prabowo kepada semua parpol dan ormas agar supaya seolah-olah melegitimasi kepemimpinannya padahal tidak secara substansi," pungkasnya.