REGIONAL:
- Demonstrasi besar bertajuk Menuju Indonesia Bangkrut terjadi di Jakarta pada pertengahan Juni 2026 akibat kebijakan pemerintah dan krisis ekonomi.
- Pengamat politik Boni Hargens menyatakan pemerintah perlu merespons kritik masyarakat meski menghadapi tantangan geopolitik global yang cukup berat.
- Polri di bawah Jenderal Listyo Sigit Prabowo berhasil menjaga stabilitas nasional melalui pendekatan humanis dalam menangani massa aksi demonstrasi.
Suara.com - Situasi sosial-politik di Indonesia tengah memanas pada pertengahan Juni 2026. Gelombang demonstrasi besar-besaran yang dimotori oleh aktivis kampus dan berbagai elemen masyarakat sipil merebak di sejumlah titik strategis, terutama di Jakarta.
Aksi yang mengusung tajuk “Menuju Indonesia Bangkrut” ini dipicu oleh keresahan publik terhadap sejumlah kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang dinilai kontroversial, ditambah dengan kondisi
ekonomi yang tertekan akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
Di tengah tensi yang meninggi tersebut, analis politik senior Boni Hargens memberikan pandangannya terkait dinamika yang terjadi.
Menurut pengamat dari Universitas Indonesia ini, fenomena protes massa adalah bagian tak terpisahkan dari ekosistem demokrasi yang sehat.
Namun, ia juga mengajak publik untuk melihat persoalan ini secara lebih luas, terutama mengenai tantangan global yang sedang dihadapi oleh pemerintah pusat.
"Itu memang hak demokratis dari warga untuk melakukan aksi protes. Namun, kita juga harus fair mengakui bahwa pemerintah sedang bekerja keras mengatasi kesulitan yang muncul sebagai implikasi dari geopolitik yang konfliktual dan tidak stabil," ujar Boni Hargens, Senin (15/6/2026).
Boni menjelaskan bahwa tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat saat ini tidak lepas dari pengaruh eksternal.
Dinamika geopolitik global yang tidak menentu memaksa banyak negara, termasuk Indonesia, untuk melakukan adaptasi kebijakan yang terkadang pahit demi menjaga stabilitas jangka panjang.
Menurutnya, pemerintah memerlukan ruang yang cukup untuk mengeksekusi kebijakan strategis di tengah ketidakpastian tatanan dunia.
Meski memahami posisi pemerintah, mantan Dewan Pengawas Lembaga Kantor Berita Negara (LKBN) ANTARA ini juga mengingatkan pentingnya keterbukaan terhadap masukan masyarakat.
Baginya, kritik adalah bahan bakar bagi pembuat kebijakan untuk menyempurnakan langkah-langkah yang diambil.
“Meski demikian, pemerintah harus makin responsif tehadap segala bentuk kritik dari masyarakat untuk menunjukkan respek terhadap aspirasi dan deliberasi publik”, lanjut Boni.
Lebih Humanis dan Demokratis
Salah satu poin krusial yang disoroti Boni Hargens dalam mengawal gelombang protes Juni 2026 adalah peran Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Ia menilai ada perubahan paradigma yang signifikan dalam penanganan massa di lapangan.
TERPOPULER