Mana yang Turun Duluan? Banner Demo Mahasiswa di DPR Sindir Kenaikan BBM hingga Jabatan Prabowo

Suara.com - Dua karangan bunga dari Badan Eksekutif Kerakyatan Daerah Jakarta dipasang di area depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin petang (15/6/2026).

Dua karangan bunga itu masing-masing bertuliskan "Selamat atas Kegagalan Rezim Prabowo Gibran" dan Selamat atas Gagalnya Kinerja DPR RI".

Selain karangan bunga, pada gerbang kiri gedung DPR turut disematkan banner putih layaknya soal pilihan ganda bertuliskan, "Mana yang turun duluan?" A. BBM, B. Dolar, C. Prabowo, D. Nabi Isa"

Tulisan Prabowo ditulis menggunakan pilox warna merah dan terdapat coretan garis lurus.

Karangan ini disematkan saat massa Univeristas Paramadina memulai datang ke area depan DPR RI untuk demonstrasi dengan membawa mobil komando sekitar pukul 15.40 WIB.

Menurut pantuan Suara.com pada pukul 16.40 WIB, massa aksi di depan Gedung DPR bertambah dari Univeristas Trilogi, Universitas Paramadina, dan Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI (Institut STIAM).

Sebut DPR Tidak Berpihak ke Rakyat

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Trilogi, Farizal, menyebut dalam satu bulan terakhir ini DPR tidak menunjukkan keberpihakan pada rakyat.

Baginya, ketika ada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ataupun suatu kementerian, DPR diam.

"Kita sama-sama tahu kenaikan Pertamax tidak lain tidak bukan adalah suatu keharusan. Namun kita melihat hanya dalam satu malam, jam 12 malam diketuk (diumumkan), ini menimbulkan panic buying di masyarakat. Pertalite menjadi langka karena semua orang beralih ke Pertalite, semua orang beralih ke subsidi," ungkap Farizal.

Sementara itu, Sekretaris Jendral Senat Mahasiswa Univeristas Paramadina, Adjie, berharap wakil rakyat di Senayan bisa menjadi saluran aspirasi masyarakat.

"Cuma kalau hari ini DPR tidak menjalankan tugas-tugasnya, jangan salahkan kami kalau gelombang masyarakat, gelombang mahasiswa, gelombang masyarakat sipil bakal lebih besar daripada hari ini," sinisnya dalam wawancara.

Selain itu, Ketua BEM Institut Stiami, Rizky, menilai DPR kerap tidak meneruskan dan menerima apa yang diaspirasikan massa aksi.

"DPR selalu mengakomodir semua kepentingan pemerintah pusat untuk menjadikan undang-undang yang seakan-akan itu melegalisasi bahwa itu adalah legalitas dari rakyat. Nah, kami tidak terima karena kami tidak dilibatkan, seperti itu," ujarnya secara tegas.

Reporter: Cornelius Juan Prawira