Diplomasi Prabowo Gagal? Malaysia Lebih Unggul Ambil Peluang Ketimbang Indonesia

Suara.com - Frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto terus jadi sorotan. Meski pemerintah mengklaim diplomasi internasional dilakukan untuk memperkuat posisi Indonesia dan menarik investasi, sejumlah pihak menilai hasilnya belum terlihat nyata.

Peneliti Hukum Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Muhammad Saleh, menilai intensitas lawatan luar negeri Prabowo belum berbanding lurus dengan capaian ekonomi yang dirasakan masyarakat.

"Pertama setiap agenda pemerintahan itu, kata kunci pertamanya itu harus punya dampak kepada masyarakat. Jadi misalkan kalau pemerintah klaim kunjungan keluar negeri itu mendorong investasi, tapi datanya kan sebenarnya menunjukkan sebaliknya. Misalkan kalau kita lihat angka belakangan ini, realisasi investasi asing di Indonesia itu kan justru tidak jauh lebih baik," Ujar Saleh seperti disampaikan saat Podcast Deeptalk di kantor Suara.com, Jakarta Barat, dikutip pada Senin (15/6/2026).

Menurut dia, pemerintah kerap mengklaim keberhasilan diplomasi melalui angka investasi yang besar. Namun, jika ditelaah lebih jauh, kontribusi investasi asing dinilai belum menunjukkan peningkatan yang signifikan.

"Misalkan Teddy klaim bahwa ada 2.000 triliun investasi di tahun 2025 itu kan angka gabungan dari penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. Dan kontribusi asing atau penanaman modal asing itu kan cuman 49 persen dari keseluruhan itu. Artinya proporsinya itu tidak begitu besar," ujarnya.

Tak hanya soal investasi, Saleh juga menyoroti posisi tawar Indonesia dalam dinamika geopolitik global. Ia menilai negara tetangga seperti Malaysia justru lebih mampu memanfaatkan momentum diplomasi internasional dibanding Indonesia.

"Misalkan presiden mengklaim diplomasi internasional mereka lakukan untuk memperoleh kemitraan yang jauh lebih strategis. Buktinya di dalam diplomasi kita, Malaysia justru dapat keuntungan lebih banyak misalkan dari Iran. Karena Iran tidak menutup selatnya untuk Malaysia. Karena Malaysia dianggap punya posisioning yang jauh lebih baik," katanya.

Ia menilai hubungan dagang dan diplomasi Indonesia saat ini belum memberikan keuntungan konkret bagi masyarakat. Bahkan, Indonesia disebut ikut menanggung dampak ekonomi dari konflik global yang sedang berlangsung.

"Nah saat ini kita kemitraan dagangnya nggak jelas. Di tahun 2026 awal, di bulan tanggal 19 Februari, pemerintah itu menandatangani perjanjian resiprokal dengan Amerika Serikat. Yang mana perjanjian itu banyak sekali merugikan Indonesia," ujar Saleh.

Menurutnya, hingga saat ini belum ada dampak nyata dari berbagai kunjungan luar negeri yang dilakukan Presiden Prabowo.

"Artinya tidak ada dampak real yang konkret yang bisa dirasakan oleh masyarakat dari berbagai diplomasi kita hari ini. Dari sisi investasi asing itu tidak naik atau tidak tumbuh, kemudian kebutuhan domestik juga tidak baik, dan keberpihakan Prabowo terhadap blok tertentu itu berimbas pada naiknya harga minyak BBM bahan bakar kita hari ini," katanya.

Saleh menegaskan bahwa diplomasi internasional seharusnya menghasilkan manfaat yang dapat diukur bagi masyarakat luas.

"Tapi kan kunjungan diplomasi internasional itu harus berbanding lurus dengan capaian. Nah capaian investasi luar negeri kita kan turun, bahkan kemudian kita juga menerima imbas dari kenaikan harga minyak global. Jadi itu tidak bisa merepresentasikan kondisi faktual yang ada di lapangan," ungkapnya.

Karena itu, ia meminta pemerintah tidak hanya mengedepankan aktivitas diplomasi di luar negeri, tetapi juga mampu menunjukkan hasil konkret yang dirasakan publik di dalam negeri.

"Kalau masyarakat tidak bisa menikmati hal itu secara konkret, maka itu bisa disebut hanya semboyan," pungkasnya. (Reporter: Tsabita Aulia)