REGIONAL:
- Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengajukan tambahan anggaran Rp22,48 triliun kepada Komisi VIII DPR RI pada Rabu, 17 Juni 2026.
- Usulan tersebut bertujuan menutup celah anggaran Kemensos 2027 agar dapat memenuhi target RPJMN 2025-2029 terkait penanganan kemiskinan ekstrem.
- Kekurangan dana berisiko menghentikan bantuan sosial bagi jutaan lansia, disabilitas, anak yatim, serta menghambat operasional program Sekolah Rakyat.
Suara.com - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memaparkan adanya celah anggaran (gap) yang signifikan dalam Pagu Indikatif Kementerian Sosial tahun 2027.
Untuk memenuhi mandat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, Kemensos mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp22,48 triliun.
Hal tersebut disampaikan Gus Ipul dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Gus Ipul menjelaskan bahwa Pagu Indikatif Kemensos tahun 2027 saat ini ditetapkan sebesar Rp84,71 triliun.
Namun, angka tersebut dinilai belum mampu mencakup target-target besar yang ditetapkan Presiden, seperti penurunan kemiskinan ekstrem di bawah 0,5% pada 2026 dan graduasi 1,5 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) per tahun.
"Kami perlu menyampaikan ini dengan jujur: ada gap yang nyata antara apa yang diperintahkan dan apa yang kami bisa lakukan dengan pagu yang ada saat ini," tegas Gus Ipul di hadapan pimpinan dan anggota Komisi VIII DPR.
Dalam paparannya, Mensos menyoroti tiga poin utama yang tidak terakomodasi dalam pagu saat ini:
Lansia dan Disabilitas Tunggal: Tidak ada alokasi anggaran sama sekali (Rp0) dalam pagu indikatif untuk bantuan langsung berkelanjutan bagi 1,46 juta lansia dan disabilitas tunggal miskin.
Sekolah Rakyat: Program mandat Perpres 120 Tahun 2025 ini kekurangan dana Rp3,64 triliun untuk membiayai operasional lebih dari 100.000 siswa pada tahun 2027.
Graduasi Kemiskinan (PPSE): Pagu saat ini hanya mampu membiayai 10.000 KK, padahal target RPJMN membutuhkan 400.000 KPM per tahun.
"Gap-nya hampir 40 kali lipat," katanya.
Jika usulan tambahan sebesar Rp22,49 triliun tersebut disetujui, maka total anggaran Kemensos pada tahun 2027 akan menjadi Rp107,20 triliun.
Gus Ipul memperingatkan dampak langsung yang akan dirasakan masyarakat jika tambahan anggaran ini tidak terealisasi.
Selain 1,46 juta lansia yang terancam tidak mendapat bantuan, terdapat 420.000 keluarga yang berpotensi kehilangan bantuan sembako BPNT, serta 270.000 anak yatim piatu yang tidak akan mendapatkan bantuan Atensi Rehabilitasi Sosial.
Selain itu, keberlangsungan proses belajar mengajar di "Sekolah Rakyat" juga terancam terganggu karena kekurangan biaya operasional yang masif.
"Usulan tambahan ini bukan sekadar angka di atas kertas. Setiap rupiah mewakili satu warga negara yang harusnya dilindungi oleh negara," kata Gus Ipul.
Dalam rencana kerja 2027, Kemensos tetap memfokuskan mayoritas anggaran untuk belanja bantuan sosial (85,15% atau Rp72,13 triliun).
Program Perlindungan Sosial mendominasi sebesar 91,15%, mencakup PKH untuk 10 juta KPM, program Sembako untuk 17,83 juta KPM, serta bantuan kebencanaan dan sekolah rakyat.
Lebih lanjut, Gus Ipul memohon dukungan penuh dari Komisi VIII DPR RI agar usulan tambahan ini dapat diperjuangkan demi mencapai target nasional penurunan angka kemiskinan di Indonesia.
TERPOPULER