Pemerintah juga menetapkan tujuh langkah percepatan menuju 14 Juli, mulai dari penetapan siswa, sosialisasi masyarakat, hingga mobilisasi guru dan siswa. Dalam waktu yang semakin terbatas, kecepatan respons daerah menjadi faktor kunci.
“Tujuh langkah ini sudah terkunci dalam jadwal. Yang bisa kita kendalikan adalah kecepatan respon pemda di setiap tahap,” kata Gus Ipul.
Selain kesiapan teknis, pemerintah menekankan pentingnya jaring pengaman bagi siswa, mencakup layanan kesehatan, dukungan psikologis, pendamping sosial, hingga aspek keamanan lingkungan sekolah.
Rakor ditutup dengan penandatanganan nota kesepahaman secara simbolis oleh perwakilan Provinsi Sulawesi Barat dan Kota Palangkaraya, serta diikuti seluruh perwakilan daerah lainnya.
Kedepan, Kementerian Sosial juga akan membuka akses publik melalui kegiatan open house Sekolah Rakyat sebagai bentuk transparansi sekaligus penguatan dukungan masyarakat.
Program Sekolah Rakyat bukan sekadar pembangunan infrastruktur pendidikan, melainkan intervensi sosial untuk memastikan anak-anak dari keluarga paling rentan tidak lagi tertinggal dari sistem pendidikan nasional. ***