Bom Waktu BLT India saat Pengangguran Anak Muda Makin Kronis

Suara.com - India terjebak dalam ketergantungan akut terhadap program bantuan tunai atau BLT demi menyelamatkan jutaan warga miskin dari kelaparan. Kebijakan ini justru memicu beban fiskal berat yang mengancam stabilitas keuangan negara di tengah laju pertumbuhan ekonomi.

Alokasi dana kesejahteraan melonjak drastis hingga 20 kali lipat dari Rp31,5 triliun pada 2015 menjadi hampir Rp473 triliun saat ini. Lonjakan tersebut kini menguras hampir satu persen dari produk domestik bruto (PDB) serta memakan sepuluh persen total anggaran sektor sosial India.

Skema penyaluran modal ini menyebar sangat agresif di berbagai wilayah kekuasaan eksekutif. Sebanyak 17 dari 28 negara bagian kini mengadopsi sistem transfer dana bulanan demi mendongkrak daya beli masyarakat.

Menurut laporan BBC, langkah darurat tersebut terbukti efektif menutup hingga 74 persen pengeluaran bulanan masyarakat di wilayah pedesaan yang rentan miskin. Bantuan finansial bervariasi antara Rp157 ribu hingga Rp394 ribu per bulan bergantung pada kebijakan wilayah.

Namun, laporan survei ekonomi berkala pemerintah mendeteksi adanya ancaman defisit pendapatan serius pada separuh wilayah pelaksana program. Kondisi darurat finansial memicu lonjakan pinjaman pasar bruto oleh negara bagian sebesar 15,2 persen sepanjang tahun fiskal 2026.

Imbasnya, pemerintah daerah mulai memangkas alokasi belanja modal produktif demi mendanai jaring pengaman sosial instan ini. Pengalihan dana menghambat pembangunan aset jangka panjang yang seharusnya menciptakan lapangan kerja baru secara berkelanjutan.

Pankhuri Shah, salah satu pendiri ProjectDEEP, menyoroti tantangan besar dari peningkatan angka pengangguran akibat disrupsi teknologi dan perubahan iklim di India.

"Pengangguran merupakan masalah besar di India, terutama dengan meningkatnya kecerdasan buatan (AI) dan guncangan iklim yang membuat aliran pendapatan semakin tidak pasti. Skema-skema ini biasanya dirancang untuk menciptakan pendapatan sementara," ujar Pankhuri Shah kepada BBC.

Mayoritas skema jaring pengaman sosial ini berjalan tanpa tenggat waktu penyelesaian yang terukur secara jelas. Pemerintah dinilai hanya berfokus pada stabilitas jangka pendek tanpa peta jalan keluar yang menyelamatkan warga dari kemiskinan.

Pankhuri Shah mengakui adanya kekosongan besar dalam perencanaan kebijakan publik yang tidak memikirkan dampak masa depan masyarakat penerima manfaat.

"Penilaian dampak hampir tidak ada dan hal itu menyebabkan kesenjangan besar dalam desain," jelas Shah menegaskan minimnya evaluasi mendalam.

"Sebagai contoh, jika dukungan konsumsi untuk para lansia adalah tujuan Anda dan jumlah transfer pensiun hanya 200 rupee, itu tidak cukup dari perspektif dampak, sesuatu yang perlu ditinjau kembali," tambah Shah mengenai ketimpangan target nominal bantuan.

Reformasi birokrasi mendesak dilakukan dengan mengganti subsidi fisik ke dalam bentuk tunai langsung guna menekan biaya administrasi. Strategi pengalihan subsidi gas minyak cair (LPG) sebelumnya berhasil menghemat kas negara hingga Rp110,3 triliun.

Eksperimen ProjectDEEP di Krishanpur memberikan alternatif solusi melalui penyaluran bantuan langsung sekaligus sebesar Rp10,2 juta untuk modal awal. Pendekatan tersebut memicu perputaran ekonomi mandiri yang membebaskan masyarakat dari ketergantungan utang berbiaya tinggi.

Uang tunai tersebut dimanfaatkan oleh Shobha, seorang warga desa terpencil di Shelkui, untuk membangun bisnis penggilingan tepung secara mandiri.

Investasi skala kecil ini memangkas ongkos transportasi serta membuka keran pendapatan baru bagi keluarganya sehari-hari.

Langkah inovatif ini menghadapi tantangan besar jika diterapkan dalam skala nasional karena risiko penyalahgunaan dana yang cukup tinggi.

Anggaran negara juga akan terbebani berat jika seluruh pembayaran langsung dicairkan dalam satu tahun fiskal tunggal.

Dr. Vidya Mahambare, profesor ekonomi dari Great Lakes Institute Chennai, memperingatkan bahwa fokus utama pemerintah harus tetap pada penciptaan lapangan kerja.

"Uang tunai dapat meredam konsumsi, tetapi tidak dapat menggantikan pekerjaan. Dan begitu keluarga menjadi bergantung pada transfer, sangat sulit untuk menariknya kembali," tegas Vidya Mahambare kepada BBC.

Program bantuan tunai langsung di India awalnya dirancang sebagai instrumen perlindungan sosial bagi kelompok perempuan dan petani miskin. Krisis konsumsi domestik serta tingginya angka pengangguran usia muda memaksa pemerintah memperluas cakupan program ini secara masif.

Ekspansi jaring pengaman sosial yang tidak terkontrol kini membebani ruang fiskal negara bagian dengan utang komersial yang mengkhawatirkan.

Pemerintah India dihadapkan pada pilihan sulit antara menjaga popularitas politik lewat subsidi atau mendanai infrastruktur pertumbuhan masa depan.