- Jakarta merayakan hari ulang tahun ke-499 pada 22 Juni 2026 dengan rangkaian festival kolosal bertema era baru.
- Pemprov Jakarta menyediakan akses gratis ke berbagai tempat wisata serta transportasi umum bagi masyarakat luas.
- Perayaan ini menuai kritik karena dianggap mengabaikan ketimpangan ekonomi dan hak warga marginal di Jakarta.
Suara.com - Jakarta sedang bersolek. Di berbagai sudut kota, spanduk dengan logo berefek "lorong waktu" bertebaran, menyapa setiap pasang mata yang melintas. Tanggal 22 Juni 2026 hari ini, Jakarta berusia 499 tahun—hanya selangkah lagi menuju usia emas setengah milenium.
Tahun ini, tajuk yang diusung adalah "Bergerak Menuju Era Baru Jakarta" dengan slogan ambisius "Menuju 5 Abad Jakarta". Sebuah narasi besar tentang kota yang diklaim sedang bertransformasi menjadi metropolitan modern yang inklusif dan berkelanjutan.
Namun, di balik sorot lampu panggung, sebuah pertanyaan bergema di gang-gang sempit: pesta semegah ini sebenarnya digelar untuk siapa?
Paradoks Perayaan: Antara Tiket Gratis dan Logika Pasar
Rangkaian acara HUT ke-499 ini memang kolosal, membentang dari Juni hingga Juli 2026. Mulai dari kembalinya Jakarta Fair, pendar cahaya di Jakarta Light Festival, hingga turnamen olahraga internasional.
Pemerintah provinsi memang mencoba merangkul semua kalangan. Gubernur Jakarta Pramono Anung telah mengetok palu kebijakan tiket gratis masuk Ancol, Ragunan, Monas, hingga museum-museum bersejarah pada tanggal-tanggal tertentu di bulan Juni.
Bahkan, transportasi umum pun nyaris cuma-cuma, cukup dengan Rp1 saja. Ada pula Jakarta Future Festival (JFF) di Taman Ismail Marzuki yang menjadi ruang temu bagi komunitas dan akademisi untuk membedah masa depan kota.
Namun, di sisi lain jalan, pesta ini punya wajah yang berbeda.
Festival Jakarta Great Sale 2026 yang melibatkan 104 mal megah secara alamiah hanya bisa dinikmati mereka yang dompetnya tebal. Pun dengan Jakarta Fair Kemayoran yang kian bergeser menjadi ruang akumulasi kapital yang masif.
Sosiolog Andreas Budi Widyanta melihat fenomena ini bukan sebagai kebetulan.
"Perayaan HUT Jakarta merupakan bagian dari industri budaya," ujarnya kepada Suara.com.
Menurutnya, pesta ini telah menjelma menjadi komoditas.
Acara tersebut lebih didominasi oleh kepentingan masyarakat tontonan dan ruang akumulasi kapital dalam ruang masyarakat urban.
Pola ini menciptakan dua wajah perayaan yang kontras: satu wajah menghadap ke panggung global dan gemerlap mal, sementara wajah lainnya menatap nanar dari pinggiran, dari kampung-kampung padat yang hanya bisa menonton dari kejauhan.
Warga Marginal: Menjadi Penonton di Rumah Sendiri
Bagi jutaan warga Jakarta, gempita ulang tahun kota sering kali terasa seperti kebisingan yang berjarak. Kehidupan sehari-hari yang mencekik membuat perayaan ini kalah penting dibanding urusan dapur.
"Kadang malah baru keingetnya kalau udah pembukaan PRJ, jadinya tahu kalau bentar lagi HUT," ungkap Esti, warga asli Betawi yang masih bertahan di tengah kepungan beton Jakarta.
Angka-angka ekonomi bercerita dengan jujur tentang ketimpangan ini. Data BPS per Februari 2026 mencatat rata-rata upah buruh berada di angka Rp5,23 juta per bulan.
Padahal, kebutuhan hidup layak di Jakarta telah meroket hingga Rp14,88 juta. Selisih yang menganga ini memaksa banyak warga untuk terus berlari kencang hanya agar tidak tenggelam, bukan untuk merayakan pesta.
Bagi pedagang kaki lima (PKL), HUT Jakarta bahkan bisa mendatangkan kecemasan.
Demi "estetika kota global," penertiban sering kali dilakukan dengan dalih mempercantik jalanan. Belum lagi luka lama warga di Kampung Bayam, Akuarium, hingga Tongkol yang masih berjuang demi pengakuan legal atas tanah mereka. Tanpa kepastian tempat tinggal, kata "inklusif" dalam tema ulang tahun kota terasa seperti janji manis yang hampa.
![Parade Budaya Betawi dalam rangka menyambut peringatan HUT ke-499 Kota Jakarta. [Suara.com]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/06/21/64645-parade-budaya-betawi.jpg)
Betawi: Lebih dari Sekadar Etalase dan Ondel-ondel
Di panggung-panggung resmi, budaya Betawi selalu menjadi jualan utama. Lenong tampil memikat, ondel-ondel melenggang jenaka, dan musik tanjidor menyemarakkan suasana. Namun, kemeriahan visual ini justru menyisakan keresahan bagi sebagian komunitas Betawi.
Ondel-ondel, yang dulu merupakan figur ritual sakral penolak bala, kini lebih sering terlihat kumal di pinggir jalan, dijadikan alat mengamen. Ini adalah potret paling muram dari komodifikasi budaya: makna sakral yang dilucuti demi sesuap nasi.
Widyanta menilai kebudayaan Betawi kini cenderung hanya menjadi "kosmetik" untuk memenuhi citra kota.
Meskipun pemerintah telah membangun Setu Babakan sebagai benteng pertahanan budaya, upaya tersebut sering dikritik karena bersifat superfisial—sebuah "etalase" yang cantik namun gagal menyentuh akar persoalan ekonomi warganya.
"Inklusivitas sejati tidak dirayakan lewat festivalisasi pertunjukan seni atau panggung musik setahun sekali, melainkan lewat kebijakan tata ruang, redistribusi ekonomi yang adil, dan pengakuan nyata atas hak hidup warga kelas bawah di atas tanah Jakarta setiap harinya," tegas Widyanta.
Persoalan ini kian pelik karena masalah ruang.
Gentrifikasi perlahan tapi pasti telah mengusir banyak warga Betawi ke pinggiran kota. Mereka adalah pemilik budaya yang dirayakan, namun bukan lagi penghuni kota tempat budaya itu dipentaskan.
"Ulang tahun Jakarta, tapi anak-anak Betawinya udah banyak yang hilang," keluh Nares, warga Betawi yang kini terlempar ke perbatasan Jakarta dan Tangerang Selatan akibat penggusuran di masa kecilnya.
Ketika Panggung Dibongkar
Setiap pesta pasti usai.
Lampu-lampu sorot akan dipadamkan, panggung megah akan dibongkar, dan ondel-ondel akan kembali disimpan di gudang. Esok harinya, Jakarta akan kembali menjadi dirinya yang asli: kota yang berdenyut keras, penuh kontradiksi, dan masih berutang janji pada mereka yang termarginalkan.
Satu tahun lagi, Jakarta akan menyentuh angka 500. Tekanan untuk tampil sempurna di mata dunia akan semakin besar. Namun, pertanyaannya tetap sama: apakah buruh harian, pemulung, PKL, dan seniman Betawi akan ikut merayakan, atau kembali menjadi penonton di balik pagar?
Gubernur Pramono Anung memang telah berikrar bahwa misi membawa Jakarta ke panggung dunia harus tetap mempertimbangkan nilai luhur pemilik rumah. Budaya Betawi dicanangkan sebagai ruh utama tata kelola, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024.
Tapi bagi warga yang setiap hari bergelut dengan debu jalanan, retorika itu baru akan berarti jika keadilan benar-benar mendarat di depan pintu rumah mereka.
Sebelum itu terjadi, pesta ulang tahun Jakarta mungkin hanyalah gemerlap yang bersinar untuk mereka yang ada di puncak, sementara yang di bawah tetap meraba dalam bayang-bayang.